Kemendagri: Badan Legislasi Nasional Dapat Sinkronkan Aturan Pusat dan Daerah

Selama ini legislasi ditangani oleh setiap kementerian dan harmonisasinya hanya mengandalkan Ditjen Peraturan perundang-undangan saja. Sehingga legislasi yang dilahirkan cenderung sangat sektoral dan kadang tidak melihat aturan lain.

Densus 88: Penyebaran Hoaks Merupakan Bentuk Teror

Hoaks memenuhi kriteria terorisme sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu menimbulkan ketakutan.

Debat Perdana Minim Penyajian Data

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB sempat melakukan pemecatan massal terhadap aparatur sipil negara yang terkait tindak pidana korupsi. Dalam hal ini kata dia Jokowi sebagai petahana harusnya munculkan data tersebut.

KPU Gandeng Bawaslu dan Polri Kawal Produksi Surat Suara

KPU juga akan menempatkan petugasnya di tempat produksi suara. Selain itu, aparat kepolisian juga diminta untuk mengawal proses produksi surat suara sampai ke tahap pendistribusian.

KPK Akan Panggil Keluarga Anggota DPRD Bekasi yang Ikut ke Thailand

KPK telah mengantongi sejumlah nama yang diduga menerima fasilitas tersebut. Selain itu, KPK juga telah memegang barang bukti lain yang bisa memperkuat adanya aliran sejumlah dana yang digunakan untuk pelesir.

Pembahasan BPIH 2019 Masih Alot

Terjadi perdebatan BPKH dengan pihak Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau PHU Kemenag RI

Media Group Bangun Puskesmas di Pidie Jaya

Peletakkan batu pertama pembangunan Puskesmas berlangsung pada Jumat. Turut hadir Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin, Chief CSR Officer Media Group Lisa Luhur, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas

Kemendagri: 25% Perda Tumpang Tindih dengan Aturan yang Lebih Tinggi

Pada 2017 lalu, ada sebanyak 3.143 Perda/Perkada yang dihapus melalui kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Gubernur.

Yusril: Pembebasan Ba'asyir Bukan untuk Kepentingan Politik

Yusril menyebut bahwa sebenarnya, tentang pembebasan sudah sejak bulan Desember lalu. Tapi memang tidak berhasil karena ada beberapa kendala.

Wakil Ketua KPK: Debat Pilpres Terkesan Normatif

Debat tersebut seharusnya berlangsung menarik dan penuh dengan pernyataan yang baru, serta bisa memantik kajian lebih lanjut. Pernyataan kedua paslon yang terkesan normatif, khususnya mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

Ba'asyir Minta Waktu Tiga Hari untuk Keluar dari Penjara

Abu Bakar Ba'asyir meminta waktu antara 3-5 hari lagi.  Hal ini untuk membereskan barang-barangnya yang ada di Lapas ini untuk dibawa pulang.

Pengamat Mode Menilai Busana Jokowi-Ma'ruf Cerminan 'Apa Adanya'

Jokowi mengenakan peci hitam, kemeja putih dan celana panjang hitam, sedangkan Ma'ruf menggunakan baju koko putih, kain sarung dan peci hitam.

Prabowo Joget dan Dipijit Saat Debat Perdana

Ditanya soal adanya eks koruptor jadi caleg Gerindra, Prabowo seakan joget sembari tersenyum. Sandiaga yang berada di sebelahnya lalu merangkul dan melakukan gerakan memijit-mijit bahu Prabowo.

Pengamat Sebut Jokowi Bawa Kebaruan dalam Pusat Legislasi Nasional

Rencana pembentukan lembaga itu dan menjadi menarik untuk didalami karena Jokowi menyatakan penyusunan perda nantinya perlu dikoordinasikan ke lembaga baru itu.

Transparansi Rekrutmen ASN, Jokowi: Anak Saya Gak Lolos

Rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) secara transparan telah dilakukan di masa pemerintahannya, yang bertujuan untuk meminimalkan perilaku korupsi di kantor pemerintahan.

Prabowo: Teror Banyak Yang Dikendalikan Asing

Teror itu dikirim dari negara lain dan dibuat nyamar seolah dari islam padahal dia dikendalikan oleh orang bukan islam atau asing,

Menag: Oknum Pungli KUA Lombok Bisa Disanksi Berat

Lukman mengatakan peristiwa itu mencoreng nama Kemenag. Dia juga menyatakan dukungan terhadap pengusutan hingga tuntas kasus itu oleh kepolisian.

Pendukung Dua Kubu Nobar Debat dengan Akur

Pendukung pasangan calon nomor urut 01 yang hadir dari wadah Relawan KitaSatu dan UI Milenial for Jokowi, sementara pendukung pasangan calon nomor urut 02 dari relawan Pride serta Sahabat Prabowo-Sandi.

Prabowo-Sandi Janjikan Tidak Ada Persekusi dan Kriminalisasi

Kita pastikan hukum ini tegak lurus supremasi HAM harus pastikan hadir di Indonesia. HAM ditegakkan, karena Ini harga mati.

Prabowo Diminta Jangan Asal Tuduh Seperti Ratna Sarumpaet

Jokowi menyinggung Ratna Sarumpaet yang menjadi juru kampanye Prabowo melakukan kabar bohong ketika Prabowo mengklaim ada kriminalisasi terhadap kepala desa yang mendukungnya.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka