Pengamat Sebut Perlu Tokoh Penengah Independen Selesaikan Konflik di PBNU

Jalan terbaik harus diawali dengan komunikasi antara kedua belah pihak yang berkonflik, diikuti dengan pemilihan mekanisme penyelesaian yang disepakati bersama.

Respons Cepat Bencana Sumatra, Presiden PKS Tunjuk Sekjen Pimpin Satgas Siaga Bencana

Guna memastikan penanganan berjalan efektif dan menyentuh langsung para korban, Presiden PKS juga membagi tugas kepada pimpinan tingkat pusat untuk terjun langsung ke lokasi bencana.

Pakar Sebut E-Recap Harus Diperkuat dalam Revisi UU Pemilu untuk Meminimalisir Manipulasi Suara

Selain itu, Hadar menegaskan bahwa teknologi bukan hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga menutup ruang terjadinya manipulasi.

AI Didorong Jadi Penopang Guru, Bukan Pengganti

Pemerintah, lanjutnya, mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial sebagai solusi atas berbagai persoalan bangsa—mulai dari mitigasi bencana hingga layanan dasar bagi kelompok rentan.

Djamari Chaniago Tinjau Percepatan Pembangunan di Wamena

Isu pendidikan juga menjadi catatan Menko Polkam, di mana terdapat aspirasi masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi, spesifiknya kehadiran cabang Universitas Cenderawasih (UNCEN).

Satgas Gulbencal Kodam I/Bukit Barisan Perbaiki Jembatan Batang Toru di Tapsel

Satgas tetap bekerja sesuai prosedur, menjaga sinergi dengan masyarakat, dan memastikan setiap tahapan berjalan tertib serta aman.

Polri Bebaskan Pelaku Penjarahan di Sibolga, Kapolri: Mereka Korban Bencana yang Butuh Makanan

Listyo menekankan bahwa para pelaku tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal. Mereka hanya berusaha mendapatkan kebutuhan pokok di tengah situasi darurat.  

Polri di Bawah Presiden tak Bisa Diganggu Gugat

TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 pasal 7 ayat 2 juga tegas mengamanatkan Polri berada dibawah Presiden.

DPR Minta Moratorium Izin Hutan

Firman menyatakan persoalan pertama terletak pada aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa kejelasan perizinan.

DPRD Jakarta Desak Pemprov DKI Optimalisasi Aset Mangkrak

Kunjungan reses ke berbagai wilayah memperlihatkan temuan-temuan krusial, terutama terkait banyaknya lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang tidak terurus.

Soroti Buron Narkoba Rp 5 Triliun, DPR Ingatkan Regulasi Negara tak Boleh Kalah dari Bandar

Sudding juga menyoroti nilai fantastis Rp 5 Triliun dari peredaran narkotika yang diduga dikendalikan Dewi Astutik.

Pengamat Desak DPR Perkuat Aturan Pemberantasan Narkotika di Tengah Ancaman Buron Transnasional

Ia menekankan bahwa pendekatan rehabilitatif tidak boleh mengaburkan ancaman nyata dari jaringan peredaran gelap narkotika yang semakin agresif.

Reuni Akbar 212 di Monas Tinggalkan 26,43 Ton Sampah

Aditya mengatakan armada dalam pengangkutan sampah mulai dari truk sampah 20 unit, roadsweeper 20 unit, truk tangki bersih 6 unit.

Tekan Risiko, Pendataan Usia dan Jenis Pohon Menjadi Upaya Mitigasi Pengelolaan Ruang Hijau Publik

Idealnya, peneng memuat informasi lengkap seperti nomor identifikasi unik, jenis atau spesies pohon, serta tanggal penanaman atau estimasi usia pohon.

Izin Usaha Migas Disorot dalam Sidang Kasus Tata Kelola Minyak

Ia menjelaskan keikutsertaan JMN dalam tender lebih sebagai bentuk latihan tim untuk memahami alur dan kekurangan administrasi perusahaan.

Bencana Sumatra dan Pejabat Negara yang Dinilai Nirempati

Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.

Reuni 212 Gelar Shalat Gaib untuk Korban Bencana Sumatra, Panitia Mulai Galang Dana Kemanusiaan

Tidak berhenti pada doa bersama, panitia Reuni 212 juga memulai penggalangan dana dari para peserta aksi.

Raperda KTR DKI Dinilai Berlebihan, Pelaku Ritel Ingatkan Dampak Ekonomi dan Tenaga Kerja

Wacana pelarangan penjualan dan pemajangan produk tembakau dalam Raperda KTR tidak hanya menambah beban pelaku usaha, tetapi juga mengancam pedagang kecil.

Bank Jakarta Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Pusat Rp1 Triliun

Ia menegaskan Bank Jakarta menyambut peluang penempatan dana berikutnya dari pemerintah pusat.

Ini Hasil Analisis dari Saksi atas Penyewaan Kapal VLGC untuk Angkut LPG Berskala Besar

Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka