Tata Cara Berbuka Puasa di Perjalanan Commuterline

Para pengguna sedang dalam perjalanan menggunakan commuterline dibolehkan untuk membatalkan puasanya dengan makanan dan minuman ringan, hingga satu jam setelah waktu berbuka puasa.

Pengadilan Tinggi DKI akan Putuskan Sidang Sambo Dkk pada 12 April 2023

PENGADILAN Tinggi DKI Jakarta akan putuskan sidang pidana banding milik empat terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.

Badan POM Diminta tidak Tebang Pilih Kebijakan Kesehatan Masyarakat

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) perlu untuk tidak tebang pilih dalam menyediakan kepastian layanan kesehatan terhadap masyarakat.

Peneliti BRIN: Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan

"Mereka tampaknya menginginkan bahwa pemimpin ke depan punya concern terhadap pemberantasan korupsi,"

KPAI: Sediakan Psikolog di Tiap Sekolah untuk Cegah Self Harm pada Remaja

Persoalan gangguan jiwa, lanjut Jasra, saat ini masih jauh dari urusan bisnis sekolah. Sehingga butuh penyediaan tenaga psikolog harus ada intervensi dari negara.

PLTS Atap Dihambat PLN, Asosiasi Panel Surya akan Temui Jokowi

Enaknya kalau sesudah lebaran pak Presiden paham, ya kalau bisa dipanggil direksi PLN-nya dan Kementerian Keuangan karena menurut saya pak Presiden tidak dapat masukkan yang lengkap

Jokowi Dorong Ganjar atau Prabowo, Bursa Cawapres dari Muslim Moderat Menguat

"Kalau mengadopsi pola Pak Jokowi, figur representasi muslim yang moderat sebagai pasangan bisa jadi pertimbangan untuk balancing the ticket," kata Firman.

Kemnaker Sebut UU Cipta Kerja Dapat Meningkatkan Kualitas Pekerja

"Kita yakin bahwa substansi ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta Kerja yang hari ini sudah menjadi undang-undang bertujuan untuk benar-benar meningkatkan kualitas tenaga kerja kita,"

26 Rangkaian KRL 'Pensiun', KCI Modifikasi Rangkaian Kereta hingga Tambah Perjalanan

10 rangkaian akan berhenti beroperasi tahun ini dan 16 rangkaian berhenti beroperasi tahun depan.

Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Pelaporan Hakim MK Ke Bareskrim Polri

"Laporan tersebut telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri tertuang dalam surat sejak tanggal 16 Maret 2023," kata Truno, Selasa (21/3).

Banyak Jabatan Eselon 2 Diisi Plt, Sekda: Akan Diseleksi Terbuka

Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan seleksi terbuka atau 'open bidding' untuk mengisi jabatan eselon 2 atau Pimpinan Tinggi Pratama yakni kepala dinas, kepala badan atau wali kota yang kosong.

Rp173 Triliun, Surplus Perdagangan RI dengan ASEAN

Total perdagangan kita dengan negara ASEAN itu sebesar US$111,7 miliar di 2022. Dengan rincian ekspor kita ke ASEAN US$61,5 miliar, impor senilai US$50,2 miliar,

UU Cipta Kerja Ditolak, Mahfud MD: Biar Aja

"Ya biar aja mana di sini ada undang-undang tidak ditolak. Semua undang-undang ada yang menolak ada yang mendukung. Itu biasa, ada yang menolak itu silahkan tolak," ujarnya, Selasa (21/3).

Indo Barometer: 3 Nama dengan Elektabilitas Tertinggi untuk Pilpres 2024

SURVEI Indo Barometer menyebut ada tiga nama tokoh politik yang berpeluang menang dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

MK Tunda Sidang Uji Materiil UU Pemilu

Ditunda lantaran keterangan tertulis dari para ahli yang akan diperdengarkan tersebut baru diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (20/3), atau tidak memenuhi syarat.

Kejaksaan Tunjuk Tujuh JPU bagi AG

Memang itu sebagian besar sudah memiliki sertifikasi atau kualifikasi sebagai jaksa anak. Jadi, tidak sembarangan, itu ada kualifikasi khusus untuk menjadi jaksa anak.

Indo Barometer: Jokowi Jadi Penentu Peta Politik Pilpres 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi penentu peta politik di Pilpres 2024.

Ahli Tegaskan Frasa 'Setiap Orang' pada UU PDP Mencakup Badan Hukum Bidang IT

Setiap Orang' pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 Undang-undang Pengendalian Data Pribadi (UU PDP), juga mencakup badan hukum yang bergerak dibidang IT.

Kejaksaan Terima Berkas Perkara AG dari Kepolisian

Kejari Jakarta Selatan telah resmi menerima berkas perkara perempuan berinisial AG dari Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada Selasa (21/3).

Sri Mulyani Jelaskan Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun

Sri Mulyani memaparkan 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka