Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah mengidentifikasi jenis serangan pada Pusat Data Nasional (PDNS) Kominfo yang berdampak pada sistem imigrasi. Data dirusak dengan serangan ransomware.
“Perlu kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dalam nama braincheeper ransomware,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam telekonferensi pada Senin, 24 Juni 2024.
Hinsa mengatakan pihaknya menggelar rapat dengan Kominfo dan sejumlah pihak terkait untuk membahas serangan tersebut. Menurutnya, ransomware merupakan sebuah bentuk serangan yang terus berkembang.
Baca juga : Gangguan Sistem Pusat Data Nasional Diduga Disebabkan Ransomware
“Jadi, ini adalah yang terbaru setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN,” ujar Hinsa.
Menurut Hinsa, pihaknya sudah mempelajari bentuk serangan tersebut. BSSN menilai pembelajaran diperlukan agar antisipasi bisa dimaksimalkan di kemudian hari.
“Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat yang lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi dan teman-teman yang lain dan sekaligus sebagai lesson learn untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi,” ucap Hinsa.
Baca juga : ViBiCloud, Cyfirma, dan Nextgen Kolaborasi Perkuat Keamanan Siber di Indonesia
Pembuatan jaringan pelindung juga sedang dilakukan. BSSN berharap serangan serupa tidak terjadi lagi karena jenisnya sudah diketahui.
“Jadi, ini pentingnya, jadi, ini sedang berproses tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini,” tutur Hinsa.
(Z-9)
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Program bantuan akses internet FBB UMKM dari Kominfo hadir di Klaten
Apakah peretasan memang murni diretas atau justru ada faktor kesengajaan dari oknum internal. Agus Pambagio menduga kesengajaan menghilangkan data penting dan sensitif mungkin saja terjadi
Usman Kansong mengatakan anak yang terpapar judi online bisa dikategorikan dalam dua golongan yaitu anak dengan orangtua yang gemar berjudi secara online sehingga dikatakan sebagai korban,
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mencegah judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved