Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PADA 2024, Indonesia akan kembali menyaksikan pemilihan umum. Di tengah kampanye dan aktivitas yang menyertai pesta demokrasi itu, terdapat kekhawatiran masyarakat Indonesia yang semakin besar terhadap konten palsu yang dibuat melalui teknologi deepfake.
Ada kekhawatiran bahwa deepfake, teknik manipulasi konten video dan suara yang mengandalkan Artificial Intelligence (AI), akan digunakan untuk mempengaruhi situasi dan opini publik menjelang Pemilu 2024.
Deepfake mengacu pada teknologi yang membuat salinan gambar, video, dan suara yang meyakinkan melalui pemanfaatan AI. Ini adalah metode lanjutan yang menggunakan algoritme pembelajaran mesin berlapis untuk secara progresif mengekstraksi fitur tingkat tinggi dari masukan mentah. Ia mampu belajar dari data tidak terstruktur - seperti wajah manusia.
Baca juga: KPU tak Beri Sanksi Parpol Gagal Penuhi 30% Keterwakilan Perempuan, Hadar: Tahapan Jadi Kacau
Penelitian Kaspersky juga mengungkapkan terdapat permintaan yang signifikan terhadap deepfake. Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan permintaan deepfake dari individu terhadap target tertentu seperti selebriti atau tokoh politik. Harga per menit video deepfake dapat berkisar dari US$300 hingga US$20.000.
Penelitian analisis web gelap itu dibantu oleh layanan Kaspersky Digital Footprint Intelligence, yang melakukan analisis otomatis dan manual terhadap web permukaan (surface web), web dalam (deep web), dan web gelap (dark web), ditambah pengetahuan dan wawasan para ahli kami terkait teknik dan motif para penjahat siber.
“Ancaman digital berupa SMS, email phishing, video palsu, dan situs berbahaya harus diantisipasi pada musim Pemilu di Indonesia pada tahun depan. Kami, di Kaspersky, bersedia memberikan keahlian kami kepada pemerintah dalam menetapkan standar dan protokol untuk memastikan pemilu yang aman bagi masyarakat Indonesia. Penting juga bagi masyarakat di sini untuk waspada terhadap konten berbahaya yang mungkin mereka temui secara online selama periode ini,” kata Head of Government Affairs and Public Policy for Asia-Pacific, Japan, Middle East, Turkey and Africa Regions di Kaspersky Genie Sugene Gan.
Baca juga: Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Surat Dinas KPU untuk Parpol
“Penjahat siber menggunakan teknologi terkini untuk melakukan penipuan finansial, manipulasi politik, balas dendam, disinformasi, hingga pelecehan. Teknologi deepfake sendiri tidak berbahaya, namun di tangan penipu, teknologi ini bisa menjadi alat kejahatan. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam membangun kesadaran dan kewaspadaan terhadap teknologi deepfake serta kemungkinan eksploitasinya,” lanjutnya.
Kaspersky berbagi tips untuk menghindari bahaya Deepfakes, yaitu
Jika Deepfake mulai digunakan oleh peretas dalam upaya mereka membobol jaringan pribadi dan organisasi, praktik dasar keamanan siber terbaik akan memainkan peran penting dalam meminimalkan risiko:
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Hanya 58% profesional di Indonesia yang mengetahui tentang deepfake dan 90% tidak yakin bagaimana cara melawan penipuan deepfake secara efektif.
SAAT ini tantangan terbesar dari personel humas di kantor-kantor pemerintah ialah mengakrabi perkembangan teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved