Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
INKLUSIVITAS di ruang digital menjadi wujud dari keberhasilan pemberdayaan bagi disabilitas untuk terus meningkatkan kompetensinya.
Masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri, baik disabilitas maupun non-disabilitas di berbagai tempat, termasuk ruang
digital. Kesadaran itu perlu ditumbuhkan baik di kalangan disabilitas itu sendiri, maupun bagi pemerintah dan masyarakat sipil secara umum.
Hal itu harapan para disabilitas yang mengikuti workshop Literasi Digital Inklusi untuk Disabilitas yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Siberkreasi bersama Komunitas Difapedia dan UKM Peduli Difabel Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dengan peserta 100 anggota Difapedia.
“Ke depannya saya berharap workshop ini dapat memberikan ilmu, baik secara teoritis maupun secara praktis, supaya teman-teman dapat belajar untuk menggunakan marketplace di ruang digital,” tutur Kepala Divisi Program Siberkreasi Abdurrahman Hamas Nahdly dalam sambutannya di Ruang Sidang Gedung Arsip dan Perpustakaan UGM Yogyakarta, kemarin.
Hamas juga menyampaikan harapannya mengenai implementasi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk Peraturan Daerah yang berisi poin-poin inklusivitas.
“Semoga inklusivitas bagi disabilitas dapat dijalani dengan penuh kesadaran dan sama-sama memanusiakan. Di awal-awal pelaksanaan pasti ada kekurangan, tapi yang terpenting kebijakan pemerintah harus mengarah ke progresivitas,” tambahnya.
baca juga: Pentingnya Pendekatan Lapangan Agar Target Tercapai
Dalam acara tersebut juga diisi oleh content specialist Lalu Bintang Wahyu Putra yang menyampaikan mengenai ilmu-ilmu praktis dalam pembuatan konten bagi disabilitas.
“Mungkin masih banyak yang bingung soal konten mana yang harus dibuat. Kita bisa expose bagaimana kegiatan sehari-hari, seperti saat belajar, saat mengakses pelayanan publik, dan lain sebagainya. Masih jarang konten-konten seperti ini. Nantinya akan menjadi mudah untuk
mengenalkan soal difabel. Bisa juga membuat konten soal sejauh mana aksesbilitas yang telah disediakan untuk difabel di suatu tempat, lalu disertakan rating,” jelas Bintang.
Workshop Literasi Digital Inklusi untuk Disabilitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023 dengan target 50 juta orang mendapatkan literasi digital hingga tahun 2024. (N-1)
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Kini banyak pekerjaan yang sudah menggunakan teknologi digital, sehingga perlu bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan digital.
Digitalisasi transaksi itu baik dan sangat memudahkan. Karena efisien dan justru bisa memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli.
Literasi digital menjadi penting diterapkan oleh semua orang untuk masuk dalam dunia kerja.
Kurangnya literasi digital, dukungan struktural yang kurang memadai, serta terbatasnya akses kredit jadi tantangan para pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.
PENINGKATAN literasi digital masyarakat dan pemerintah harus mendapat perhatian serius dalam upaya beradaptasi menghadapi sejumlah tantangan seiring perkembangan zaman.
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved