Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ITSEC Asia, perusahaan penyedia jasa keamanan informasi terbesar, di Asia Pasifik, menggelar ITSEC: Cyber Security Summit 2023 yang bertajuk “Cyber Attack Defense and Mitigation Strategy in the Era of Data Leakage” di JW Marriot Hotel, Jakarta, pada Kamis (19/1).
Acara ini menghadirkan para tokoh di bidang keamanan informasi dari berbagai industri untuk saling berbagi pengalaman, bertukar ide, dan mengulas tantangan yang ada dalam landskap keamanan siber di Indonesia.
Selain itu, kegiatan ini untuk menyikapi peningkatan pesat jumlah serangan siber yang menyasar lembaga pemerintah, perusahaan serta masyarakat luas.
Baca juga : Indonesia Perlu Membangun Ekosistem Digital yang Lebih Baik
Dalam pembukaan ITSEC: Cybser Security Summit 2023, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, “Keamanan ruang siber nasional itu tidak bisa hanya satu bagian atau satu institusi tertentu, harus bersifat semesta dengan melibatkan semua komponen bangsa."
"Pemerintah harus berkolaborasi dengan pelaku bisnis dan akademisi dalam menjaga keamanan ruang digital,” kata Hinsa.
Hinsa juga memaparkan bahwa data anomali traffic pada tahun 2022 hasil monitoring dari pusat operasi keamanan siber BSSN ada hampir 1 M atau 976 juta lebih ini anomali ancaman yang ada di ruang siber, seperti malware activity (56,84%), information leak (14,75%), trojan activity (10,90%), dan yang lainnya (17,51%).
Baca juga : Gandeng Universitas Terkemuka, Yandex Luncurkan Kampanye Kecerdasan Buatan
Patrick Dannacher, CEO of StoneTree Group menjelaskan dalam sesi konferensi pers, “Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di Indonesia dalam berbagai sektor mengharuskan kita turut meningkatkan kesadaran akan urgensi dari infrastruktur siber yang tangguh, mulai dari sumber daya manusia yang kompeten, hingga sistem keamanan yang tepat."
"Meningkatnya isu keamanan siber membuat kita harus cekatan dalam membantu seluruh elemen di Indonesia untuk melindung diri dari setiap ancaman siber yang ada," jelasnya.
"Dimulai dengan mengedukasi masyarakat dalam memahami masalah yang terjadi, sehingga setiap orang dapat menjaga datanya tetap aman," kata Patrick.
Baca juga : Survei Fortinet: Peran AI dalam Hadapi Serangan Siber Cukup Penting
Melalui event ITSEC: Cyber Security Summit 2023, ITSEC Asia berupaya memberikan kesadaran, pelayanan dan bantuan untuk membangun ekosistem sehingga dapat menciptakan ruang digital yang aman di kemudian hari.
Hal ini diungkapkan President Director ITSEC Asia, Andri Hutama Putra, mengatakan,“Seluruh pihak harus dapat bekerjasama secara konkret dan bergandengan tangan untuk saling membantu, baik BSSN, ITSEC Asia sebagai pelaku usaha, dan pemerintah Indonesia, untuk menjaga keamanan ruang lingkup digital di kemudian hari.”
Dunia digital tidak pernah berhenti berevolusi dan berkembang, begitu juga dengan ancaman siber yang semakin bervariasi dan beragam.
Baca juga : Eranyacloud Hadirkan Profesional Managed Service untuk Solusi Tingkatkan Efisiensi
"Oleh karena itu acara konferensi ini membahas beragam tantangan utama yang perlu diwaspadai oleh institusi dan korporasi dalam lanskap keamanan Teknologi Informasi pada tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang, antara lain," katanya.
Andri menjelaskan dengan munculnya teknologi generasi lanjutan seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligent), Cloud Computing, serta teknologi lainnya, penjahat siber menciptakan teknik yang lebih kompleks dan efektif yang diharapkan dapat jauh lebih berbahaya - menjadi lebih canggih, dapat beroperasi secara mandiri, dan semakin sulit dideteksi.
Selain itu, menurut Andri, meningkatnya penggunaan perangkat pintar menghadirkan konektivitas yang memungkinkan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mendorong produktivitas dan kemampuan mereka dalam beraktivitas.
Baca juga : Pentingnya Paham XDR untuk Antisipasi Ancaman Siber yang Berkembang
Pada 2020, diperkirakan lebih dari 20 miliar perangkat IoT akan terhubung secara global. "Penerapan kultur Hybrid Working yang telah diterapkan selama beberapa tahun ini dan diprediksi akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan juga menunjukan bagaimana kebutuhan masyarakat akan teknologi semakin tinggi - menciptakan peluang besar bagi penjahat siber untuk mengeksploitasinya," kata dia.
Andri juga turut menyampaikan harapannya terhadap penyelenggaraan ITSEC: Cyber Security Summit 2023 ini,
“Sebagai perusahaan penyedia jasa keamanan informasi, kami harap acara ini dapat menjadi ajang bagi para pemangku kebijakan cybersecurity untuk saling bertukar informasi, ide, dan gagasan, serta memberikan wawasan yang dibutuhkan dalam membangun ekosistem keamanan informasi yang tangguh di Indonesia,” tutup Andri. (RO/OL-09)
Microsoft mengumumkan pemadaman global yang mempengaruhi produk seperti Outlook dan Minecraft telah diatasi setelah hampir 10 jam.
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved