Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Target penerima BLT ini sekitar 20,6 juta masyarakat kelas bawah ditambah dengan sekitar 16 juta pekerja.
"Banyak juga yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun seperti apa, ya pasti kita turun. Cuma yang harus diingat apa yang dilakukan pemerintah hari ini, itu mengurangi subsidi,"
Wanita yang saat ini bekerja pada sektor Swasta di DKI Jakarta, menggunakan Bus AKAP menjadi pilihannya ketika ingin pulang ke rumah yang ada di Bandung, Jawa Barat.
RUMAH Toleransi Indonesia (RTO) menilai kenaikan harga BBM merupakan konsekuensi subsidi yang berkeadilan.
Ida memastikan mereka yang menerima subsidi ini bukan ASN, TNI, Polri atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BPUM, Kartu Pra Kerja dan lainnya.
EKONOM senior Faisal Basri menilai, meski pahit, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus bisa dipahami dengan baik. Menurutnya, penyesuaian harga minyak merupakan fenomena global.
Wapres juga menyerahkan bantuan dari Kemensos dan BPJSTK kepada warga berupa BLT, BBM, PKH, serta santunan yatim piatu
Kementerian Perhubungan terus mengupayakan pelayanan transportasi bersubsidi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
DIREKTUR Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai pembatasan penyaluran BBM Subsidi harus dilakukan. Dia mengatakan kebijakan itu guna menyelamatkan APBN.
Sektor transportasi menjadi sektor yang paling terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Terlebih, peran transportasi bagi penyangga mobilitas masyarakat dan arus barang.
Adapun kasus lainnya yang menarik perhatian adalah penyelewengan yang dilakukan oleh ASN di Pekalongan. ASN tersebut bolak balik mengisi penuh tangki mobilnya solar.
Kedepan, selain mengatur subsidi agar tepat sasaran, pemerintah harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai subsidi BBM akan lebih tepat diberikan kepada orang yang membutuhkan, daripada kepada barang.
Meski demikian, pedagang eceran sedang kesulitan mendapatkan Pertalite, karena pasokan yang lebih sering kosong.
Langkah tersebut harus dilakukan guna mengantisipasi dampak negatif dari kenaikan harga komoditas energi itu.
Bantalan sosial itu terdiri atas tiga skema. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan kepada kelompok keluarga yang rentan terhadap perubahan harga.
PENGAMAT Isu Strategis Imron Cotan memandang kebijakan menaikkan harga BBM menjadi momentum untuk memaksimalkan pemanfaatan energi bersih dan mengalihkan APBN untuk sektor lain.
MANTAN Menristek Bambang Brodjonegoro menilai sistem bantuan sosial (bansos) yang langsung dan tepat sasaran, dinilai lebih relevan ketimbang memberikan subsidi BBM .
Penyesuaian harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah merupakan sebuah momentum terbaik untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
SEJAK era pemerintahan Soekarno isu Bahan Bakar Minyak (BBM), selalu menjadi isu sentral yang memunculkan reaksi pro dan kontra di masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved