Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
"Ada perusahaan a, perusahaan b, perusahaan c, ya dia-dia juga yang buat."
Lembaga filantropi tersebut juga menampung donasi Rp60 miliar per bulan. Total donasi itu langsung dipangkas 10%-20% oleh ACT. Jumlah tersebut setara dengan Rp6-12 miliar.
Untuk kelima kalinya Ahyudin menjalani pemeriksaan. Ia mengatakan pemeriksaan hari ini masih sama seperti hari-hari sebelumnya.
Ariza menambahkan, pencabutan izin yang dilakukan Kemensos menjadi salah satu dasar untuk mencabut izin operasional ACT
Menurut dia, secara tidak langsung ACT sudah tidak dapat beroperasi karena izin pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial sebelumnya sudah dicabut.
Ahyudin mengatakan laporan keuangan ACT sejak 2005 sampai 2020 semuanya sudah diaudit dan mendapatkan predikat WTP.
Ibnu tiba pukul 15.20 WIB. Namun, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Ibnu. Selain koper, mereka juga membawa sejumlah tas jinjing.
Ibnu Khajar dan Ahyudin sudah tiga kali diperiksa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri. Pertama pada Jumat (8/7), Senin (11/7), dan Selasa (12/7).
Pemeriksaan masih dilakukan terhadap pendiri ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar dan dua lagi dari bagian kemitraan serta keuangan.
Ketua Dewan Pembina ACT tersebut menegaskan bentuk program yang diamanahkan oleh Boeing kepada ACT dalam bentuk program pengadaan fasilitas umum.
Selain itu, kata Nurul, penyidik juga melakukan audit keuangan terhadap dua sumber pendanaan yang dikelola oleh ACT dan akuntan publik.
Lembaga filantropi itu diduga tidak merealisasikan seluruh dana CSR yang diperoleh dari pihak Boeing terkait kecelakaan Lion Air JT-610.
Polri belum mengungkap tersangka penyelewengan dana umat di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah menyatakan lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT).
Ahli waris korban merekomendasikan dana itu untuk membangun fasilitas pendidikan.
Ramadhan mengatakan total donasi itu langsung dipangkas pihak ACT sebesar 10-20 persen. Besaran nilai dari persentase itu Rp6 miliar hingga Rp12 miliar.
Karena audit saja ternyata dinilai tidak bisa mendeteksi penyelewengan jika berkaca pada ACT yang setiap tahun laporan keuangannya selalu WTP.
Penyimpangan dana sosial yang berasal dari pihak pabrik pesawat Boeing itu diduga dilakukan oleh pengurus ACT, yakni mantan Presiden ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Khajar.
Kalau aktivitas memang sejak diumumkan info tersebut kita tidak ada pengumpulan donasi dulu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved