Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Fadli Zon yang sebelumnya Ketua SEAPAC kembali terpilih sebagai ketua melalui pertemuan atau sidang (assembly) yang diadakan di Jakarta pada 27-28 Februari 2023.
Sidang ini juga memutuskan struktur organisasi yang baru untuk masa jabatan 2 tahun. Sebagai Ketua terpilih yaitu Dr. Fadli Zon dari Indonesia, Wakil Ketua yaitu Lee Chean Chung dari Malaysia dan Adriano Do Nascimento dari Timor Leste, Sekretaris yaitu Dr. Mardani Ali Sera dari Indonesia, Bendahara terpilih yaitu Putu Supadma Rudana dari Indonesia.
Sidang SEAPAC berbarengan dengan diadakannya Konferensi dan Sidang Umum SEAPAC yang mengusung tema "Aksi Parlemen terhadap Pengawasan Keuangan Politik dan Pemberantasan Green Corruption di Asia Tenggara".
SEAPAC merupakan organisasi regional di Kawasan Asia Tenggara yang menaungi para anggota parlemen yang menjunjung nilai-nilai anti korupsi.
Baca juga: Keuangan Politik yang Tidak Transparan Mengancam Demokrasi
Dalam sidang itu, Indonesia mengusulkan Rencana Aksi Regional SEAPAC untuk tahun 2023, yang akan memprioritaskan penelitian dan advokasi pengetahuan.
SEAPAC akan memberikan lebih banyak produk pengetahuan kepada anggota parlemen, termasuk melalui pengembangan basis data pengetahuan regional tentang isu-isu spesifik.
Harapannya, anggota dari negara yang berbeda dapat memiliki pengetahuan komparatif dari rekan mereka untuk membantu mereka mengembangkan pengawasan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik.
Ke depannya, SEAPAC juga akan mengembangkan produk pengetahuan yang berbasis regional seperti buku panduan, arah kebijakan, penelitian, laporan, dan panduan penilaian.
SEAPAC juga akan meluncurkan buku yang bertajuk ‘Parliamentary Handbook on the Foreign Debt Oversight in Southeast Asia’ dan ‘Gap Analysis and State of Implementation of the UNCAC in the region.’
Di sela-sela pertemuan, Fadli Zon menyatakan bahwa sebagai jaringan parlementer yang berdedikasi pada isu-isu antikorupsi, SEAPAC berkomitmen untuk membina, berkolaborasi, mengadvokasi, dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik di tingkat regional dan internasional.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa SEAPAC akan terus mendukung anggota parlemen untuk memperkuat peran kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui mandat konstitusional mereka agar menjadi semakin signifikan dalam menjaga demokrasi bagi rakyat.
Diharapkan organisasi ini terus menjalankan misinya dalam menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Dan juga semakin banyak partisipasi anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara yang mengimplementasikan norma ini. (RO/OL-09)
Penguatan ekonomi hijau di kawasan ASEAN membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga internasional.
Menelusuri sejarah tuan rumah bersama Piala Dunia, mulai dari edisi 2002 hingga rencana ambisius 2026 dan peluang negara ASEAN di masa depan.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam pengendalian kebakaran hutan.
Dino Patti Djalal menyarankan Presiden Prabowo memprioritaskan ASEAN di tengah konflik global, sambil tetap menjalin kerja sama dengan Rusia dan Prancis.
Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menegaskan skuat Garuda tidak merasa inferior menghadapi TailanĀ di final Kejuaraan ASEAN Futsal 2026.
Ia menyinggung, selama ini posisi Jakarta kerap berada di bawah kota-kota besar Asia Tenggara dalam berbagai indikator global. Namun, hasil
Fadli Zon menegaskan bahwa pandangannya tidak dimaksudkan untuk membelokkan sejarah, melainkan berdasarkan kajian yang ia lakukan.
Kebijakan mempertahankan subsidi merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Pendekatan terhadap bahasa daerah perlu bergeser dari pola pelestarian pasif menuju revitalisasi yang lebih aktif.
Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada masa Presiden B. J. Habibie telah menyimpulkan secara tegas adanya kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut.
Sejarawan Ita Fatia Nadia tegaskan perkosaan massal 1998 adalah fakta, desak PTUN nyatakan Fadli Zon keliru. Kesaksian korban menguatkan bukti.
Saat ini tim terkait penulisan buku tersebut yang rencananya juga akan dihadirkan dalam bentuk e-book itu, masih menyelesaikan urusan teknis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved