Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KELOMPOK buruh menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digadang pemerintah. Para pekerja khawatir uangnya dijadikan ladang korupsi.
“BP Tapera itu kan pemerintah, sama nanti akan terjadi yang ketiga saya bilang korupsi,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Batalkan Tambahan Penderitaan Rakyat’ pada Minggu (2/6).
Said menjelaskan pemerintah tidak memberikan andil dalam iuran Tapera. Sebab, pembayarnya hanya pekerja dan perusahaan.
Baca juga : Buruh: Tapera Bentuk Lepas Tanggung Jawab Pemerintah
Jika dikorupsi, pemerintah tidak akan mendapatkan kerugian. Banyak kasus rasuah terkait pengelolaan dana hari tua menjadi contoh.
“ASABRI, Taspen, Jiwasraya, itu korupsinya kan gila-gilaan kan,” ujar Said.
Program itu juga ditolak karena pemerintah tidak bisa menjamin pekerja memiliki rumah. Padahal, konstitusi memerintahkan negara mengadakan hunian yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
“Oleh karena itu bukan hanya masalah pengelolaan, bukan masalah iuran, yang paling terpenting adalah pemerintah bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak, sehat, dan harga terjangkau,” tutur Said. (Can/P-5)
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika menyarankan agar iuran program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak melibatkan pengusaha.
DPR masih bisa melakukan revisi aturan Tapera untuk pekerja swasta
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan penerapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk karyawan swasta bisa mundur dari 2027.
Massa aksi yang nantinya ikut turun ke jalan diperkirakan mencapai 10 sampai 20 ribu orang secara nasional.
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia minta pemerintah membatalkan iuran Tapera bukan sekadar menunda.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
Tapera merupakan program yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah melalui mekanisme tabungan dan pembiayaan perumahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved