Rencana Penambahan Kursi Menteri, Pakar: untuk Akomodasi Jatah Koalisi

PAKAR hukum tata negara Herdiansyah Hamzah Castro menegaskan rencana penambahan kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran hanya demi mengakomodasi jatah koalisi.

Menurutnya, rencana mengubah UU Kementerian Negara dilakukan untuk kepentingan kelompok dan golongan sendiri.

“Bahkan semua ditabrak dan dilakukan dengan cara ugal-ugalan. Jadi tidak mengherankan kalau UU kementerian juga hendak diubah demi untuk mengakomodasi penambahan jatah koalisi,” ungkap Castro kepada Media Indonesia, Senin (13/5).

Baca juga : Bak Minyak dan Air, Partai Gelora dan PKS Sulit Disatukan

“Padahal usulan penambahan tersebut sama sekali tidak punya ratio legis yang memadai,” tambahnya.

Castro menegaskan wacana penggemukan kementerian dilakhkan hanya demi kepentingan politik semata.

Dalam perspektif politik hukum, kata Castro, langkah penggemukan kursi menteri dilakukan dalam upaya menyandera UU demi untuk kepentingan kekuasaan semata. “Tidak ada faedahnya untuk publik sama sekali,” ucapnya.

Baca juga : PKS: Kami tidak Ada Masalah dengan Prabowo Subianto

Hamzah menduga rencana menambah jumlah kementerian ini akan dilakukan melalui perubahan UU.

Hamzah menyebut hal itu bisa terlihat aksi rangkul terhadap kelompok oposisi semakin kencang dilakukan.

“Saya tidak punya data detail kementerian di negara lain. Tapi Indonesia sendiri pernah punya kementerian gemuk dimasa Soekarno. Ada ratusan menteri. Itu juga backgroudnya politik, terutama konflik 65. Bukan analisis berdasarkan kebutuhan,” papar Castro.

Baca juga : Golkar Respons Soal PKS Lempar Sinyal Gabung Prabowo-Gibran

Castro yakin rencana menambah kursi menteri akan membuat APBN boros dan tidak efektif.

Castro menyayangkan adanya masalah yang cukup dikerjakan oleh satu kementerian, malah dikerjakan hingga harus menambah kementerian baru.

Soal isu kementerian khusus yang mengurusi makan siang gratis, Castro menganggap hal tersebut tidak masuk akal.

Menurutnya, mengurus program makan siang gratis tidak serta-merta harus membuat kementerian baru.

“Kementerian itu bukan panitia 17-an yang bisa dibentuk dan dibubarkan kapan saja. Tidak bisa negara ini dikelola seperti koboi, yang hanya berdasar kehendak pribadi tanpa rasionalisasi memadai. Ini sudah pasti dilandasi politik bagi jatah kue semata,” tandasnya. (Ykb/Z-7)