Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik dari Citra Institute, Efriza, menilai dengan pengalaman 10 tahun oposisi, peluang PDIP masuk pemerintahan baru semakin menipis.
Efriza menilai PDIP meski 2019 bisa mengajak Gerindra di pemerintahan, tapi PDIP sekarang yang diajak Partai Gerindra dan Prabowo Subianto enggan untuk bergabung di pemerintahan.
Sebab, Efriza menyebut PDIP merasa punya pengalaman opisisi pemerintahan selama 10 tahun juga karena landasan Gibran sebagai cawapresnya memungkinkan opsi tanpa oposisi tidak dapat terwujud.
Baca juga : PDIP: Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Sangat Mungkin Terjadi
“Malah memungkinkan minimal 1 tahun pemerintahan bisa saja oposisi pemerintahan masih lebih kuat, jika PKB dan Partai NasDem atau salah satunya gagal diajak untuk bergabung di pemerintahan,” terang Efriza kepada Media Indonesia, Minggu (7/4).
Namun, kata Efriza, partai di luar koalisi pasangan calon (paslon) nomor urut dua tetap punya peluang untuk mendukung pemerintahan selanjutnya.
Hal itu didasari dengan sikap parpol yang masih bisa bicara secara bersama dalam membangun negeri, seperti PKB dan Partai NasDem.
“Tetapi PKS yang merupakan representasi pemerintah, konsitutennya amat tak suka jika partai ini bersama pemerintahan yang masih terkait dengan Jokowi, sisi lain Prabowo dan Gerindra juga punya hubungan yang tak lagi nyaman pasca Pilpres 2019 lalu,” ungkap Efriza.
“Ini memungkinkan Gerindra dan Prabowo yang enggan bersama PKS di pemerintahan dan juga sikap PKS yang enggan sebagai pendukung pemerintah,” tambahnya. (Z-3)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Pengadilan di Moskow memerintahkan penangkapan in absentia terhadap Yulia Navalnaya, istri dari politisi oposisi Alexey Navalny, dengan tuduhan berpartisipasi dalam organisasi ekstremis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang setelah kepergian pemimpin oposisi Benny Gantz dan sekutunya Gadi Eisenkot.
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Tim Hukum PDI Perjuangan menunjukkan berkas undangan pemeriksaan datang ke Polda Metro Jaya, Selasa (4/6).
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDIP memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
Sikap PDIP dirasa harus jelas agar mereka tidak kehilangan basis suara terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PDIP belum dengan tegas menyatakan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan karena masih memperhatikan kepentingan dalam Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved