Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITIKUS PDIP Adian Napitupulu mengaku internal fraksi partainya harus menunggu terlebih dahulu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket.
Menurutnya, hak angket bukan keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba dan sederhana.
“Saya disampaikan oleh sekjen bahwa kita harus berhitung, kalau maju tidak boleh setengah-setengah. Sehingga kemudian kita lengkapi segala sesuatunya, argumentasinya, dasar hukumnya, pertimbanga filosofinya,” tegas Adian, Rabu (20/3).
Baca juga : Fraksi PDIP Tegaskan Tak Ada Instruksi Mundur Hak Angket
Ia menceritakan sedikit soal sejarah Megawati yang dinilai berani melawan kekuasaan pada medio 1996-1997.
MI/ Moh Irfan--Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu
“Saya mau cerita dikit soal sejarah. Sejarah di mana pengambil keputusannya masih orang yang sama. Namanya ibu Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.
Baca juga : Puan Tepis Jokowi Temui Megawati Minta Restu Tiga Periode
“Ketika dulu 96-97 orang tidak berani head to head dengan kekuasaan, Ibu Megawati melakukan itu. Saat itu, pemilu 97, Ibu Megawati katakan dengan tegas saya Megawati Soekarnoputri tidak gunakan hak pilih,” tambahnya.
Lalu kemudian terjadi perisitiwa 27 Juli dan rangkaiannya. Ketika selesai peristiwa 27 Juli. Adian mengatakan orang yang pakai baju kaosnya pro-Megawati itu bisa ditangkap dan dikejar.
Adian mengemukakan Peringatan 27 Juli setiap tahunnya selalu dikejar-kejar oleh polisi. Namun, tidak ada kata mundur dari seorang Megawati.
Baca juga : PDIP Yakin Hak Angket tapi Masih Tunggu Instruksi Megawati
“Sampai lahirlah kemudian berbagai peristiwa termasuk demokrasi. Nah tau gak bahwa yang memimpin PDIP ini adalah orang yang sama. Dengan keberanian yang saya rasa sama. Dengan konsistensi yang juga sama,” ungkap Adian.
Adian pun menerangkan jika ingin paham soal bagaimana hak angket bekerja, perlu pelajari sejarah PDIP.
“Kalau kemudian dibilang bagian apakah PDIP akan oposisi atau tidak. Saya tidak akan menjawab hari ini, tapi kita pernah punya pengalaman oposisi 10 tahun gak berhenti-henti,” tegasnya.
“Artinya tidak ada jawaban yang lebih baik dibandingkan belajar dari sejarah itu sendiri,” pungkas Adian. (Z-1)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved