Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan kepada dunia praktik pemilihan umum di Indonesia lewat acara Indonesia Election Visit Program (IEVP) 2024.
Kegiatan yang dilakukan lima tahun sekali itu berupaya memperlihatkan dunia bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
"Cara berpemilunya juga sangat transparan, semua orang boleh datang," kata anggota KPU RI Mochammad Afifuddin di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2).
Baca juga : Soal TPS Banjir, KPU: Petugas Bisa Lakukan Pemungutan Suara Susulan
Menurut Afif, setiap lima tahun sekali, KPU selalu mengundang jajaran otoritas pemilu dari luar negeri, perwakilan negara sahabat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk menyaksikan penyelenggaraan pemilu di Tanah Air.
"Ini sifatnya sharing experience, semacam jejaring antarpenyelenggara yang memang punya organisasi, punya forum saling tukar pikiran, tukar pengalaman, dan seterusnya," terang Afif.
Sejak pagi, rombongan IEVP 2024 menyaksikan kegiatan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang terletak di Taman Suropati, Jakarta Pusat dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.
Baca juga : Siap-Siap, Dalam Waktu Dekat Warga Dapat Undangan Memilih dari KPU
Adapun setelah makan siang, mereka menyambangi TPS lokasi khusus (loksus) 901 di kompleks Rusunawa Putri Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Tangerang Selatan, untuk menyaksikan proses penghitungan suara.
Salah satu mahasiswi IIQ Jakarta asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rohani Laisbuke menilai kehadiran TPS loksus di Rusunawa Putri IIQ Jakarta memudahkan dirinya sebagai pemilih pemula untuk memberikan hak suaranya.
Meski hanya mendapat satu jenis surat suara, yakni pemilu presiden-wakil presiden, Rohani mengaku senang dapat berpartisipasi pada Pemilu 2024.
Baca juga : Kunto Aji Curi Perhatian saat Jadi Petugas Linmas di TPS Pemilu 2024
Sejak jauh-jauh hari, pengelola asrama sudah memberitahu mahasiswi dari luar daerah tentang bakal diadakannya TPS loksus di Rusunawa Putri IIQ Jakarta. Baginya, pemilu adalah kesempatan bagi rakyat untuk menentukan masa depan bangsa.
"Ya kan untuk masa depan kita ya presiden. Udahlah ikut memilih. Dari awal memang mau ikut milih presiden," tandasnya.
Adapun juru bicara Komisi Pemilihan Umum Nepal Shaligram Sharma Pudel yang menjadi salah satu peserta IEVP 2024 menilai penyelenggaraan pemilu di Indonesia kali ini terkelola dengan baik. Ia juga mengatakan pemilih dapat dengan tenang memberikan hak suaranya di TPS.
Baca juga : Banyak TPS Terdampak Banjir, Bawaslu: Bisa Pemungutan Suara Susulan
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia sangat rumit karena pemilih harus mencoblos lima jenis surat suara dalam satu hari yang sama. Di Nepal, lanjut Shaligram, pemilu yang diadakan digelar secara terpisah untuk memilih presiden-wakil presiden serta anggota parlemen.
"Tidak dalam satu waktu yang sama. Tampaknya proses penghitungan juga akan rumit, tapi KPU di Indonesia pada akhrinya dapat mengatasinya," ujarnya.
Ia berpendapat, jika pemilu digelar secara terpisah, biaya yang dikeluarkan juga akan besar. Meski rumit, penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia dinilai lebih murah. (Z-5)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan CitraRaya, Tangerang, tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis metode controlled landfill.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved