Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya.
Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama masa kampanye hingga pelaksanaan pemilu pada 14 Fabruari 2024.
Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, baru-baru ini atau Selasa (30/1/2024).
Baca juga : DPR Soroti Pj Kepala Daerah Tidak Netral dalam Pemilu 2024
“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini," ucap Saan.
"Jadi supaya jajaran ke bawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip clear and clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,” jelas Saan.
Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena itu, dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan derah yang rawan terjadinya bencana alam.
Baca juga : Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Ingatkan Netralitas ASN
“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh," jelasnya.
"Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting, (ditinjau) dari sisi akibat bencana atau yang lainnya. Jadi kami tekankan untuk pengamanan logistik harus lebih diperhatikan,” tegas politikus Fraksi Partai NasDem ini.
Legislator Dapil Jawa Barat VII itu memastikan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih, tetapi belum terdata.
Baca juga : Bawaslu Dinilai Keteteran
”Jangan sampai hak pilih dari warga Cianjur ini ada yang terabaikan. Makanya, kita meminta kepada KPU, Pemda untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal pemilih pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ungkapnya.
Saan juga berharap agar Pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kita berharap Pemilu di Cianjur ini berlangsung dengan lancar, tidak ada persoalan apapun," ucapnya.
Baca juga : DPR: Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan
"Yang paling penting pemilu ini bisa berjalan dengan kredibel berintegritas, transparan, akuntabel. Sehingga, kualitas pemilunya bisa berjalan dengan baik,” tutur Saan. (S-4)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
Saan Mustopa selaku Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), berhasil meraih gelar Doktor pada Program Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad).
NasDem tengah melakukan penjajakan ke beberapa partai politik terkait nama-nama yang mereka sodorkan untuk maju di pilkada Jawa Barat.
Penyimpanan logistik pemilu harus benar benar diperhatikan dan dipastikan agar aman dan terhindar dari kerusakan dari banjir dan kebocoran akibat hujan.
Saan Mustopa mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 ini, terkait dengan Sirekap, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved