Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEBAT capres akan kembali berlangsung pada Minggu (7/1) malam. Kali ini debat capres akan berlangsung di Istora, Senayan, Jakarta. Tema yang diangkat ialah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Tiga pasang calon telah mempublikasikan visi misi mereka terkait tema-tema tersebut. Secara umum, semua menyinggung tentang ide pembangunan kekuatan pertahanan, modernisasi alutsista, soal topik kesejahteraan prajurit TNI hingga soal peningkatan kemampuan mengatasi ancaman siber.
Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menanggapi visi misi tiga capres bahwa secara umum, semua calon sejalan dengan visi pertahanan nasional. Soal komando cadangan, alutsista, sistem pertahanan, dan hubungan sipil-militer. “Namun yang harus diingat oleh para kandidat bahwa pertahanan adalah sebuah sistem dan strategi yang saling berkaitan satu sama lain,” kata pria yang akrab dipanggil Simon ini.
Baca juga: Deklarasi GMI Genjot Semangat Timnas Amin
“Kita, misalnya, boleh saja memperkuat alutsista, namun di sisi yang lain, tanpa penguatan ekonomi, kita hanya mampu bertahan dalam hitungan hari saat ada peperangan,” sambung Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal Jakarta itu.
Begitu halnya dengan serangan-seragan yang sifatnya nonfisik kepada bangsa Indonesia, terutama generasi muda, ini yang jarang sekali menjadi fokus. Misalnya, serangan ideologi ekstremisme yang berpotensi memecah belah bangsa, itu yang harus diantisipasi secara lebih serius.
“Terkait dengan tata data dan informasi, saya kira tidak banyak disinggung secara khusus oleh para kandidat. Mau secanggih apapun pertahanan kita di dunia siber, tanpa dibarengi dengan tata data dan informasi yang baik, maka akan jebol-jebol juga,” kata Simon.
Pertahanan nasional kita tidak bisa hanya mengandalkan satu Matra saja. Ia harus dibangun dalam sistem yang terintegrasi lintas Matra, dan tidak hanya jadi domainnya TNI semata. Matra darat, laut, udara, siber dan luar angkasa musti sinergis satu sama lain. Karenanya, para calon dalam debat nanti harus mampu menunjukkan cara pandang dia dalam memperkuat pertahanan lintas Matra ini, termasuk kapasitas, penilaian dan strategi level interoperabilitas lintas Matra kita.
Dengan berjalannya target Minimum Essential Force (MEF) dalam pertahanan nasional kita, Indonesia saat ini sedang memperkuat Revolution in Military Affairs (RMA). Dalam kerangka RMA interoperabilitas dibangun dalam kesatupaduan teknologi, doktrin dan organisasi militer.
Dalam konteks Indonesia, kesatupaduan tersebut terkerangkakan dalam sabuk pertahanan negara kepulauan. “Sebetulnya gagasan New Essential Force, modernisasi alutsista maupun melanjutkan MEF sebagaimana yang diusung tiga paslon, itu kerangkanya menggunaka RMA,” kata Simon.
Oleh karena itu, menurut Simon, secara otomatis para calon harus mampu meneruskan kerangka RMA dalam sabuk pertahanan negara kepulauan ini. Agar tidak ketinggalan, maka juga harus disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini.
“Isu-isu terkini saya kira sudah seharusnya menjadi perhatian serius, terutama dampak yang ditimbulkan terhadap pertahanan nasional, yaitu: KKB di Papua, pengungsi Rohingnya, Human traficking, klaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu oleh Malaysia, dan respon masyarakat terhadap konfik luar negeri,” kata Simon.
Dalam kacamata Simon, kawasan Indo Pasifik saat ini sedang digunakan sebagai kawasan proksi. Indonesia pasti akan terlibat di dalamnya. “Tentu saja dampak ketegangan dan potensi peperangan di kawasan ini dirasakan Indonesia dalam lima tahun ke depan,” kata Simon.
Isu-isu di atas perlu dieksplore secara luas oleh para kandidat capres-cawapres dari sudut pandang masing-masing. Selain untuk melihat efektifitas dan kapasitas kandidat, jawaban dari mereka akan memperlihatkan gambaran ideologi dan keberpihakan dari masing-masing pasangan calon.
Baca juga: Tagar 'Nazar Pemilu' Jadi Trending di Platform X
“Terakhir, saya ingin tekankan bahwa perkembangan lingkungan strategis kita terus dinamis dan membutuhkan antisipasi dan respon cepat. Upaya apa yang hendak dilakukan oleh para kandidat untuk membangun antispasi dan respon cepat tersebut?,” kata Simon.
Simon menjelaskan bahwa saat ini, LCS sebagai episentrum baru konflik Barat-Timur sekiranya apakah hanya Alutsista saja yang diperkuat? bagaimana Indonesia mempergunakan ruang diplomasi internasional untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan? bagaimana jika peperangan di LCS benar-benar terjadi? Apa strategi yang dipersiapkan?
“Saya kira, para kandidat masih memberikan paparan secara umum saja. Padahal itu membutuhkan jawaban konkrit dan meyakinkan,” pungkas Simon. (Z-6)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan.
UNDANG-Undang No.17/2011 menyebutkan intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved