Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MELIHAT calon pemimpin yang mengerti kebutuhan rakyat pada perhelatan pesta demokrasi di negeri ini menjadi hal penting. Hal itu pun ada pada pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD melalui program di dalam visi dan misi yang telah disampaikan ke publik.
"Ganjar dan Mahfud adalah sosok pemimpin yang dari masyarakat. Lahir sebagai rakyat biasa dan tinggal di lingkungan rakyat biasa itu menjadikan sosok berdua sebagai pemimpin yang bisa mengerti keinginan dari rakyat," kata Sekjen Ganjar Muda, D'yan Leonardo Sengkey.
Yan mengemukakan itu di sela-sela diskusi Pemimpin yang Mementingkan Hati Rakyat dan Berjalan Bersama, di Jakarta, Jumat (5/1). Kegiatan yang digelar Elemen Relawan Garda Nasional (Elegan) ini bertujuan mengedukasi para pemilih Ganjar-Mahfud tentang situasi nasional yang terjadi di tengah masyarakat.
Baca juga: Tindakan Gibran dan Gus Miftah Cederai Prinsip Demokrasi
Dia menjelaskan, program yang disusun Ganjar-Mahfud tidak sulit untuk direalisasikan. Pasalnya, paslon nomor urut 3 ini dinilai sudah memiliki pengalaman dalam pelaksanaannya. "Ganjar-Mahfud sudah ada pengalaman. Juga memiliki integritas yang baik dan yang lebih penting paslon nomor 3 antikorupsi," katanya.
Yan kembali menekankan kepada masyarakat untuk melihat rekam jejak calon pemimpin yang bertarung dalam pilpres nanti. "Tentang rekam jejak para paslon capres dan cawapres hanya Ganjar dan Mahfud yang tidak pernah bermasalah dalam pekerjaannya, baik hak asasi manusia maupun masalah masalah lain."
Pada kesempatan yang sama, aktivis perempuan Nong Darol Mahmada meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politik identitas yang kerap disuarakan dalam isu nasional.
"Politik identitas itu adalah politik yang menggunakan unsur agama, budaya, dan adat. Untuk pilihan itu harus dari hati bukan untuk kepentingan pribadi," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat harus melihat capres dan cawapres yang mengusung pentingnya demokrasi dalam programnya. Menurutnya, paslon nomor 3 kerap memasukan unsur demokrasi dalam 21 program yang disampaikan. "Untuk demokrasi, Ganjar Pranowo sudah tidak perlu diragukan lagi karena saat menjabat sebagai gubernur itu sudah ada buktinya," tutup dia. (RO/J-2)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Kehadiran mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, dinilai membuat seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menarik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BPS melaporkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah sudah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus berasal dari latar belakang pegiat antikorupsi.
Salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari korupsi ialah dibutuhkan sistem pendidikan moral antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved