Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo melakukan dialog dengan ribuan petani di Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1). Ganjar dikeluhkan mengenai persoalan pupuk oleh para petani yang ada di sana.
Sebagai petani di Desa Kutukan, Sukartiono mengaku sulit mendapatkan pupuk subsidi di wilayah Blora, karena kuotanya yang dikurangi sekarang ini.
“Berhubung sekarang dikurangi, jadi koutanya dikurangi,” ungkap Sukartiono saat bertemu Ganjar.
Baca juga : Elektabilitas Ganjar-Mahfud Menguat Usai Rajin Blusukan ke Rakyat
Merespons itu, Ganjar menyatakan keseriusannya mengatasi masalah pupuk di Indonesia. Ia bilang permasalahan pupuk menjadi salah satu fokus persoalan yang akan menjadi perhatian bersama.
Baca juga : Ganjar Resah Timnya Kerap Alami Intimidasi
“Inilah yang kita mesti menjadi perhatian. Maka mesti punya komitmen sungguh-sungguh di sisi hulu pertanian pupuknya jangan dikurangi,” ungkap Ganjar.
Ganjar berjanji jika menjadi Presiden nantinya pupuk subsidi jumlahnya tidak dikurangi. Tapi ia akan memperbaiki pengelolaan data agar pupuk subsidi bisa tepat sasaran, sehingga bisa menghasilkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Maka datanya saja diperbaiki agar penyalurannya tepat sasaran. Sambil mereka diedukasi oleh kawan-kawan penyuluh agar mereka menggunakan pupuk berimbang, kedua pupuk organik sejatinya produksi kita sesuai dengan yang kita harapkan dalam ketahanan dan kedaulatan pangan kita,” ungkap Ganjar.
Lebih jauh, Ganjar turut berbicara mengenai modernisasi pertanian di Indonesia agar produksinya sesuai dengan target. Menurutnya hal itu sebagai salah satu upaya mensejahterakan para petani.
“Sebenarnya kalo kita ingin produksinya lebih atau produksinya sesuai dengan target dan meningkat maka harus ada modernisasi. Dengan mekanisasi alsintan yang baik, termasuk prodinya dipenuhi sehingga budidaya kita akan makin berkualitas sehingga produktivitas tinggi,” tegas Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengemukakan bilamana hasil produksi dari petani tinggi, maka harga beras akan stabil baik di petani ataupun di masyarakat.
“Kalau tinggi akhirnya suplai kita akan cukup dan harga beras akan tidak seperti sekarang enggak mau turun-turun,” pungkasnya. (Z-8)
PT Pupuk Indonesia menandatangani Joint Development Study Agreement (JDSA) atau perjanjian studi pengembangan bersama dengan Chevron New Energies International.
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
KAPAL Motor (KM) Lintas Armada Nusantara (LAN) yang terbalik di Alur Pelabuhan Sungai Pangkalbalam Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Minggu lalu, ternyata bermuatan ribuan ton pupuk.
KEPUTUSAN pemerintah melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$6 per million british thermal unit (mmbtu) dapat terus menggerus penerimaan negara.
Endapan silika dan unsur-unsur penyertanya bermanfaat bagi tanaman karena meningkatkan pertumbuhan dan daya tahan terhadap serangan hama.
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved