Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISASI bantuan sosial (bansos) di masa pemilu merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak elektabilitas paslon tertentu. Untuk saat ini, politisasi bansos tentu menguntungkan kubu Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
"Ya kalau saya sih melihatnya akan mendongkrak elektabilitas Prabowo-Gibran, kan dipengaruh Jokowi juga," ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada Media Indonesia, Senin (1/1).
Baca juga: Indef: Bansos Bukan Solusi Keluar dari Kemiskinan
Menurut Ujang, kinerja Jokowi akan memberi dampak positif bagi elektabilitas Prabowo-Gibran. Kepercayaan publik kepada pemerintahan saat ini dan program-programnya seperti bansos akan menambah dukungan kepada Prabowo-Gibran.
"Kalau Jokowi kinerja bagus, kepercayaan tinggi dari masyarakat termasuk bansos tersebut akan berdampak positif juga," imbuhnya.
Baca juga: Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Politisasi bansos bukan hal baru dalam dunia politik. Setiap pemilu selalu ada politisasi bansos dari pihak penguasa. "Soal bansos ini sudah terjadi sejak dulu, terjadi pada setiap pilpres, pileg," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. (Van/S-4)
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved