Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITISASI bantuan sosial (bansos) di masa pemilu merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak elektabilitas paslon tertentu. Untuk saat ini, politisasi bansos tentu menguntungkan kubu Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
"Ya kalau saya sih melihatnya akan mendongkrak elektabilitas Prabowo-Gibran, kan dipengaruh Jokowi juga," ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada Media Indonesia, Senin (1/1).
Baca juga: Indef: Bansos Bukan Solusi Keluar dari Kemiskinan
Menurut Ujang, kinerja Jokowi akan memberi dampak positif bagi elektabilitas Prabowo-Gibran. Kepercayaan publik kepada pemerintahan saat ini dan program-programnya seperti bansos akan menambah dukungan kepada Prabowo-Gibran.
"Kalau Jokowi kinerja bagus, kepercayaan tinggi dari masyarakat termasuk bansos tersebut akan berdampak positif juga," imbuhnya.
Baca juga: Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
Politisasi bansos bukan hal baru dalam dunia politik. Setiap pemilu selalu ada politisasi bansos dari pihak penguasa. "Soal bansos ini sudah terjadi sejak dulu, terjadi pada setiap pilpres, pileg," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. (Van/S-4)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved