Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat evaluasi kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024. Kinerja legislator dinilai memburuk jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kinerja buruk dalam fungsi legislasi DPR tak hanya ditunjukkan oleh minimnya produk undang-undang (UU) yang dihasilkan, tetapi juga oleh kelatahan DPR mengutak-atik Prolegnas Prioritas. Tata kelola perencanaan yang buruk berdampak pada kinerja yang juga buruk," kata peneliti Formappi Albert Purwa dalam konferensi pers 'Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024: Jelang Pemilu, DPR Makin Lemah', Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023.
Formappi mencatat komisi-komisi di DPR secara kuantitas telah melakukan sebanyak 147 kali rapat. Komisi IV melakukan rapat terbanyak 20 kali dan yang paling sedikit adalah Komisi IX sebanyak 3 kali.
Baca juga : Formappi : DPR Seperti Pahlawan Kesiangan, Cari Simpati Pemilu 2024
Jumlah rapat-rapat komisi itu dinilai kembali menurun bila dibandingkan dengan rapat-rapat sebelumnya. Yakni pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang berjumlah 152 kali rapat.
"Penurunan rapat-rapat komisi sangat boleh jadi dipengaruhi oleh tahun politik, dimana anggota DPR disibukkan oleh tahapan-tahapan pemilu, baik pilpres, dan terutama pileg, dimana mereka harus kembali berjuang agar terpilih kembali," ucap Albert.
Kemudian, berdasarkan sifat rapat, terdapat 14 dari 147 rapat yang bersifat tertutup. Komisi I dan VIII sebagai penyumbang terbanyak dengan masing-masing 4 kali rapat tertutup.
Baca juga : Revisi UU Desa Sarat Muatan Politis
"Penurunan ketertutupan rapat-rapat ini (bila dibandingkan dengan Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang melakukan 28 rapat tertutup) mengikuti jumlah rapat yang dilakukan oleh komisi," ucap Albert.
Formappi juga mencatat soal tingkat kehadiran pada rapat paripurna (rapur). Tingkat kehadiran secara rata-rata 321 orang atau 55,82% dari keseluruhan anggota DPR yang berjumlah 575 orang.
"Kehadiran anggota DPR dalam rapur ini menurun dibandingkan dengan Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang secara rata-rata diikuti oleh 374 orang (65%)," ujar Albert.
Baca juga : Dinilai Belum Optimal Oleh Formappi, DPR Minta Penilaian Dilakukan Komprehensif Buhan Hanya Soal UU
Albert menuturkan daftar kehadiran di Masa Sidang I dan Masa Sidang V memiliki problem masing-masing. Yakni, di Masa Sidang V terlalu sedikit anggota hadir secara fisik dan lebih banyak yang ikut secara virtual serta izin.
"Sementara di Masa Sidang I ini tidak dirinci berapa yang hadir secara fisik dan berapa virtual dan izin. Mungkin rincian ini sengaja disembunyikan agar kehadiran tampak memenuhi kuorum sehingga sesuai dengan anjuran Ketua DPR Puan Maharani agar anggota DPR lebih rajin mengikuti rapat-rapat," ucap Albert.
Formappi juga menyoroti buruknya kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok mereka. Unsur pimpinan DPR yang sekaligus menjadi elite parpol dinilai semakin kesulitan untuk fokus.
"Kesulitan pada fokus mereka di DPR seiring dengan kian padatnya kegiatan parpol dalam rangka menghadapi Pemilu 2024. Bahkan salah satu wakil Ketua DPR yaitu Muhaimin Iskandar menjadi kontestan Pilpres. Kondisi pimpinan DPR yang sekaligus menjadi elite parpol ini akan berdampak buruk bagi kinerja DPR," kata Albert. (MGN/Z-7)
Judicial review di Indonesia sering disebut sebagai post facto yang berarti yang diuji MK bukanlah rancangan undang-undang
Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).
Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.
Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.
Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati setiap putusan MK dan memandang perbedaan pendapat hukum sebagai hal yang normal dalam negara demokratis.
Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, kemarin, dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved