Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SUDAH beberapa hari terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama ahli kontruksi dan dikawal oleh kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap fisik flyover atau jembatan layang Mal SKA Pekanbaru di simpang Jalan Sukarno Hatta-Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, Riau.
Tim KPK dan ahli kontruksi melakukan berbagai tindakan pada beberapa bagian jembatan untuk pengambilan sampel bahan pemeriksaan. Adapun jembatan layang Simpang Mal SKA Pekanbaru diketahui dibangun sejak 12 Maret 2018.
Proyek itu selesai pada 19 Februari 2019 dengan nilai kontrak Rp159.255.854.000 dari APBD Riau 2018.
Baca juga : KPK Limpahkan Dakwaan Kasus Korupsi Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis
Jembatan layang itu memiliki panjang 700 meter dengan bentang utama 82,5 meter, oprit 308,75 meter, lebar jembatan layang 18 meter. Sedangkan jenis konstruksi U Girder dan bentang utama mortar busa (Oprit).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi terkait kegiatan pemeriksaan tim KPK di Kota Pekanbaru belum memberikan tanggapan. Namun, informasi pengusutan KPK terhadap perkara dugaan korupsi jembatan layang SKA itu telah dibenarkan sejumlah pihak. "Iya ada," kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau Komisaris Besar (Kombes) Hery Murwono.
Baca juga : Korupsi Tol MBZ, Kejagung Selisik Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan
Begitupun Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau Zulfahmi.
"Tim KPK turun ke flyover SKA menindaklanjuti pemeriksaan beberapa waktu lalu," ujarnya.
Sejauh ini, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah dipanggil KPK di Gedung KPK RI, di Jalan Kuningan Persada, Jakarta. Diantaranya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Riau Rahmad Rahmadiyanto, dan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Dinas PUPR-PKPP Riau, Yunannaris.
Selain itu, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan pejabat Dinas PUPR-PKPP dan sejumlah ASN Pemprov Riau serta kontraktor swasta terkait proyek pembangunan flyover simpang Mal SKA Jalan Soekarno-Hatta-Tuanku Tambusai tersebut.
Pemeriksaan oleh KPK diketahui dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Proses pemeriksaan KPK itu juga dibenarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Riau Fauqi Achmad Kharir. "Kami tidak tahu perkara yang diperiksa dan siapa saja yang diperiksa," tukasnya. (Z-4)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Senator Roger Wicker mengkritik keras Presiden Joe Biden atas penutupan dermaga bantuan senilai $230 juta di Gaza, menyebutnya sebagai "rasa malu nasional."
Jembatan tersebut adalah satu-satunya penghubung warga Desa Kedungpeluk dengan desa lainnya. Sehingga dengan ambrolnya jembatan ini, transportasi warga Desa Kedungpeluk terganggu.
BPJN sangat merespon bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Maluku, terutama di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT).
Pemprov Kalimantan selatan memastikan proyek pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, yang sempat mangkrak kembali dilanjutkan.
BNPB menyiapkan lima jembatan bailey untuk dibangun di titik-titik krusial yang terkena dampak banjir lahar dingin.
Langkah ini diambil untuk memulihkan aksesibilitas dan mendukung upaya pemulihan masyarakat yang terdampak di desa Sungai Jambu yang dihuni sekitar 6.000 jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved