Pemetaan Kerawanan Netralitas ASN Diluncurkan di Tengah Rencana Percepatan Pilkada

BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI resmi meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024 dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9). Peluncuran itu dilakukan setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penerbitan Perppu Pilkada.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan pihaknya, kerawanan netralitas ASN paling banyak terjadi saat pemilihan kepala daerah atau pilkada. "Pola yang bisa kita lihat adalah, paling banyak terjadi itu dalam pemilihan kepala daerah," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pola-pola itu dilakukan ASN dengan mempromosikan calon tertentu, menyatakan dukungan secara terbuka di media sosial, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon petahana, teridentifikasi memberikan dukungan pada grup aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, serta terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.

Baca juga: Pendaftaran Capres dan Jadwal Pilkada Dimajukan, Pengamat: Jangan Bikin Kontroversi

Menurut Lolly, motif ASN yang tidak netral adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Selain itu, mereka juga tidak netral karena adanya hubungan primordial, tidak paham pada regulasi soal menjaga neteralitas ASN, dan tekanan sanksi.

"Pejabat struktural yang punya kuasa, tidak tersentuh dan lebih banyak menjadi perantara. Dan korbannya adalah para staf-staf yang dalam posisi ini mereka menjadi serba salah," terang Lolly.

Baca juga: Netralitas ASN Jelang Pemilu Harus Jadi Perhatian

Karena kerawanan netralitas ASN lebih sering terjadi saat pilkada, Lolly meminta jajarannya mencermati isu dimajukannya pelaksanaan Pilkada 2024. Dalam rapat kerja pada Rabu (20/9) malam, Tito mengusulkan soal Perppu Pilkada untuk mempercepat jadwal pelaksanaan ke September 2024 dari yang semula dijadwalkan pada November 2024.

Menurut Lolly, semua pihak, termasuk Bawaslu dapat memahami hasil rapat kerja tersebut yang menginginkan adanya upaya percepatan jadwal Pilkada 2024. Namun, percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 tetap menimbulkan kerawanan bagi Bawaslu, termasuk soal netralitas ASN.

"Apa implikasinya, ada enggak? Tentu akan ada. Bagi Bawaslu, seluruh hal itu rawan, termasuk ketika Pilkada dimajukan, maka tingkat netralitas ASN menjadi kewaspadaan Bawaslu," kata Lolly.

Kendati demikian, Lolly mengatakan rencana percepatan Pilkada 2024 lewat Perppu Pilkada masih membutuhkan diskusi yang panjang. Dalam hal ini, Bawaslu meminta faktor anggaran pengawasan serta keamanan harus menjadi perhatian.

Hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN dengan skor 100. Sementara urutan kedua ditempati Sulawesi Utara (55,87), Banten (22,98), Sulawesi Selatan (21,93), Nusa Tenggara Timur (9,4), Kalimantan Timur (6,01), Jawa Barat (5,48), Sumatera Barat (4,96), Gorontalo (3,9), dan Lampung (3,9). (Tri/Z-7)