Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk dibawa ke Rapat Paripurna.
“Semua setuju, semua menerima,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/9).
Partai PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menyetujui pembahasan RUU naik ke tahapan selanjutnya atau Paripurna.
Sementara itu, Partai Nasdem dan Demokrat menyatakan dapat menerima dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menerima dengan catatan.
Baca juga: Ketua Banggar Sebut Polusi Udara Jakarta Sangat Mencemaskan dan Memalukan
Salah satu anggota Panja dari Partai Golkar, yaitu Nurul Arifin, menyebut bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan 16 temuan. Meski begitu, ia mengatakan bahwa temuan tersebut tak mempengaruhi kewajaran LKPP.
Ia juga menyebut bahwa Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp2.635,8 triliun yang berarti 116,31% dari APBN TA 2022 yang sebesar Rp2.266,2 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasihnya atas berlanjutnya pembahasan RUU P2 APBN TA 2022 ke tingkat selanjutnya dan juga mengapresiasi pandangan mini dari seluruh fraksi terkait RUU tersebut. (RO/S-3)
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN tahun ini. Itu terutama karena defisit anggaran diperkirakan bakal lebih tinggi
PEMERINTAH dan Badan Anggaran DPR menyepakati asumsi dasar makro untuk menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun masih masuk akal
Banggar DPR setuju anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun Nilai itu dinilai ideal untuk tahap awal program presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto
KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah meyakini postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dibahas dan disepakati
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved