Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut, sah-sah saja Presiden Joko Widodo melakukan endorsement terhadap salah satu figur dalam Pilpres 2024. Namun, langkah itu tak boleh memanfaatkan fasilitas negara.
Hal itu ditegaskan Presiden RI ke-6 itu dalam buku setebal 27 halaman yang ditulisnya berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong.
"Jika untuk menyukseskan 'jago' yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu," kata SBY melalui tulisannya dikutip Senin, 26 Juni 2023.
Baca juga : Gus Choi Tanggapi Ocehan Butet Kartaredjasa terkait Anies dan Prabowo
SBY mengatakan jika menggunakan perangkat negara, termasuk fasilitas hingga uang negara tidak etis dan melanggar undang-undang.
Ia mencontohkan jika lembaga intelijen seperti BIN, Polri, TNI, penegak hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan, jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius.
Baca juga : Pengamat: Aturan Pelaporan Dana Kampanye Harus Konsisten
"Karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil," ujar SBY.
SBY juga menyinggung soal putra dan menantu Jokowi maju dalam pemilihan kepala daerah. Ia menilai tidak serta merta menganggap langkah itu tak etis.
"Menurut pendapat saya tidak bisa serta merta kita mengatakan Pak Jokowi melanggar etika, karena itu tergantung cara memandangnya. Ingat, siapapun di negeri ini memiliki hak dan kebebasan untuk menjadi siapa," ucap SBY.
Dalam pemilihan umum, lanjut dia, setiap warga negara memiliki 'hak untuk memilih' dan 'hak untuk dipilih'. Sehingga, keluarga Jokowi dinilai juga memiliki hak yang sama.
"Yang penting, jangan sampai sumber daya dan perangkat negara digunakan untuk memenangkan putra-putra beliau itu," kata SBY.
SBY menekankan berkaitan dengan tidak boleh dihalang-halanginya keluarga Jokowi untuk maju sebagai kandidat kepala daerah apapun, mesti berlaku sama bagi warga negara yang lain.
"Artinya, siapapun yang ingin menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres 2024 tidak boleh dihalang-halangi, apalagi jika dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan," ujar SBY.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan SBY meluncurkan buku tersebut untuk disampaikan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat.
Ia mengatakan tulisan SBY itu dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat. Khususnya mengenai situasi terkini terkait Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi.
"Banyak pandangan Bapak SBY di tulisan ini yang sangat bermanfaat bagi kita dalam menjaga demokrasi Indonesia agar bisa semakin bergerak maju," ucap Herzaky melalui keterangan tertulis. (MGN/Z-5)
Ustaz Muhammad Abu Rivai juga menekankan pentingnya suami istri membiasakan untuk memperjelas kepemilikan harta di dalam keluarga.
Tema yang diambil dalam buku perdana ini adalah "Bermain dan Permainan pada Pendidikan Anak Usia Dini".
Kemendikbudristek mengalihwahanakan 100 judul buku bacaan bermutu (buku cerita bergambar) ke dalam bentuk buku Braille.
GALERIKERTAS Studiohanafi mengadakan sesi bedah buku novel berjudul Bek karya Mahfud Ikhwan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) meluncurkan buku berjudul Sehari Satu Dongeng.
Buku Eat, Play, Love merupakan profil perusahaan yang dibuat dengan konsep storytelling sehingga tidak seperti umumnya.
CAWE-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan terjadi kembali di laga Pilkada DKI Jakarta dan masa jabatannya berakhir.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan hanya mengurus ekonomi Indonesia, merespons tudingan PDI Perjuangan.
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hakim konstitusi diharapkan berani mengambil keputusan yang tidak hanya terbatas perolehan hasil pemilihan presiden (pilpres), tetapi juga rangkaian proses yang berdampak terhadap hasil.
PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved