Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ide mengenai koalisi besar terus diupayakan terwujud. Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) pada Sabtu (6/5) malam.
"Koalisi besar memang terus diusahakan. Meskipun tidak mudah dan bahkan menurut Pak JK sulit terjadi, tapi namanya juga usaha, siapa tahu gitu," kata Cak Imin di kediaman JK.
Gagasan mengenai koalisi besar kembali mendapatkan momentumnya saat Presiden Joko Widodo mengumpulkan semua pimpinan partai politik pendukung pemerintah, kecuali Partai NasDem, pada Selasa (2/5). Adapun komposisi koalisi besar adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, dan PPP.
Baca juga: Jusuf Kalla Kritik Sikap Jokowi yang tak Undang NasDem ke Istana
Dalam kesempatan yang sama, JK mengatakan koalisi besar merupakan ide atau wacana yang baik. Namun secara pelaksanaan politik hal itu sulit terwujud. Sebab, terbentuknya koalisi besar akan berujung pada dua calon presiden, yakni calon presiden dari koalisi besar dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang beranggotakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut JK, sejarah kepemiluan Indonesia selalu diisi oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, kecuali pada Pemilu 2019 lalu yang mempertemukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca juga: Usai Ditemui Airlangga Hartarto, Jusuf Kalla Sebut Terbuka Capres 3 atau 4 Figur
"Namanya pemilu, kalau calonnya cuma satu atau dua itu tidak, di mana-mana sejarah tidak terjadi di Indonesia. Minimal tiga. (Dua pasangan calon) hanya terjadi pada waktu kemarin. Biarlah demokrasi ini berjalan, tidak bisa dipaksakan," tandas JK. (Tri/Z-7)
WAKIL Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bertolak ke Doha, Qatar, pada Kamis (1/8) untuk menghadiri pemakaman tokoh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh.
WAKIL Presiden ke-11 Boediono bertakziah ke kediaman Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Has. Ia datang dengan pengawalan ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai Indonesia dapat menjadi tuan rumah pertemuan antara Hamas dan Fatah. Namun, tidak ada upaya dari Pemerintah Indonesia.
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, memberikan tanggapannya terkait pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.
Masjid memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan, dakwah, budaya, dan pengembangan ekonomi umat.
Wacana duet Anies-Kaesang bermula dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) DKI Jakarta yang membuka peluang menduetkan keduanya untuk maju pada Pilkada Jakarta.
POLITIKUS Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tidak ada politik pecah belah atau devide et impera yang dilakukan oleh pendukung Prabowo Subianto.
KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pantun terkait koalisi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berpotensi berubah. Penilaian Bamsoet itu disebut tak berlebihan.
PARTAI Hati Nurani Rakyat (Hanura) memberi sinyal sikap politiknya yang bisa saja berpaling dari PDI Perjuangan.
BANYAKNYA jumlah partai politik pendukung calon presiden pada pemilihan umum (Pemilu), tidak berkorelasi dengan kepastian menangnya sang capres.
DINAMIKA poros koalisi di Pilpres 2024 tampak semakin menarik. Beberapa saat lalu PKB menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Di sisi lain, Partai Gerindra menegaskan bakal
SEJUMLAH partai disebut akan membentuk 'koalisi permanen' yang diisi oleh 4 partai, yakni PKB, PAN, Golkar, dan Gerindra. Jika terbentuk, koalisi gemuk itu akan mendapati tantangan kesolidan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved