Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menangani kasus korupsi yang marak dilakukan oleh para kepala daerah. Hal itu merupakan upaya KPK untuk memberantas korupsi di daerah.
Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa beberapa perkara saat ini tengah ditangani pihaknya. Beberapa kasus sudah memasuki tahap penyidikan hingga di bawa ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Baca juga : Pukat UGM Desak Dewas KPK Usut Tuntas Pencopotan Endar
"Beberapa perkara sedang kami tangani. Saat ini ada yang dalam tahap penyidikan dan ada juga yang sudah pada tahap penuntutan di persidangan," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (9/4).
Baca juga : Pegawai BPK Sering Terlibat Suap, Ini Analisis KPK
Kasus terbaru adalah penangkapan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam Opera Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (6/4). Dia terciduk bersama 27 orang lainnya dalam upaya paksa tersebut. Bupati Meranti juga diduga melakukan tiga tindak pidana korupsi, mulai dari menerima suap, memotong anggaran, hingga menyuap.
Selain Bupati Meranti, belum lama ini KPK juga menangkap Bupati Kapuas Kalimantan Tengah bersama istri karena diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai SKPD di Pemkab Kapuas serta beberapa pihak swasta. (Z-8)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved