Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPP Partai PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah mengantongi nama bakal capres yang akan diusung dalam Pemilihan Umum 2024. Hal ini disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PDI Perjuangan se-Indonesia, yang dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke 50 Partai PDI Perjuangan di Jakarta pada Senin (9/1).
Puan menyampaikan bahwa meski sudah mengantongi nama bakal capres, Megawati masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya. "Ibu Ketum sudah ada namanya kok. Tinggal diumumkan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan kepada para kader PDI Perjuangan untuk fokus bekerja turun ke lapangan untuk melihat dan mendengar keinginan rakyat serta tidak perlu mengkhawatirkan atau bingung mengenai bakal capres yang nanti ditunjuk oleh Megawati. "Enggak perlu tengok kiri tengok kanan, si ini cocok, si ini surveinya tinggi, sudah lurus saja kerja, kerja, kerja di lapangan," tegasnya.
Di hadapan ribuan kader partai berlogo banteng itu, Puan juga meminta para kader untuk mengikuti semua arahan dari Ketua Umum terutama soal capres dan cawapres. Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2024 partainya menargetkan sebagai partai pemenang pemilu untuk yang ketiga kalinya berturut-turut.
Baca juga: AHY: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Rampas Hak Rakyat
"Kita semua harus siap ikut instruksi dan perintah ketua umum memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden PDIP, menang hattrick pileg dan pilpres untuk PDIP. Siap?" tegasnya yang diikuti oleh ungkapan kesiapan dari ribuan kadernya.
Selain itu, dalam kesempatan ini Puan mengaku tidak mau ambil pusing perihal capres yang akan diusung oleh partainya. "Urusan calon presiden itu ada di garis tangan, 270 (juta) orang ingin jadi presiden semua yang jadi cuma satu," ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa karena partainya merupakan partai besar, ia yakin partainya memiliki stok kader berkualitas yang siap maju di ajang Pilpres nanti. "Segini banyak kader-kader PDIP, artinya PDIP sudah punya calon iya kan. Apalagi, iya wes soal garis tangan, tinggal tunggu siapa yang nanti akan disebutkan oleh Ibu Ketua Umum," tuturnya. (OL-14)
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved