Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JAKSA masih menunggu upaya hukum lainnya yang akan ditempuh Herry Wirawan, terpidana kasus pemerkosaan belasan santrwati di Bandung, Jawa Barat, sebelum melakukan proses eksekusi. Diketahui, hukuman mati terhadap Herry telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya.
"Eksekusi belum dilaksanakan mengingat masih ada hak-hak dari terdakwa apakah terdakwa mengajukan upaya hukum PK (peninjauan kembali), grasi, maupun amnesti," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutan Harahap kepada Media Indonesia, Kamis (5/1).
Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar-Erick Didukung Basis Massa Jokowi dan PDI Perjuangan
"Dan jaksa penuntut umum masih menunggu salinan lengkapnya dari Pengadilan Negeri Bandung," sambungnya.
Putusan pengadilan tingkat banding yang memperkuat putusan kasasi juga membebankan Herry untuk membayar restitusi sebesar Rp331 juta lebih kepada 12 korbannya. Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, ketentuan restitusi diatur melalaui Peraturan MA Nomor 1/2022.
Ia mengatakan, seharusnya Herry sudah bisa langsung membayar restitusi pascaputusan kasasi MA dijatuhkan. Terlebih, majelis hakim juga meminta agar aset dan harta benda Herry dirampas.
"Cuma concern-nya, apa dia mau bayar di tengah dia sudah jadi terpidana mati?" ujar Maidina.
Adapun Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee Anandar mengkritisi penolakan kasasi oleh MA dengan tetap menghukum Herry pidana mati. Meskipun, pihaknya tetap mendukung penjatuhan pidana seberat-beratnya.
Pidana mati, lanjut Rivanlee, secara jelas melanggar Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Komvensi Hak Sipil dan Politik. Hukuman mati dinilai tidak akan memberikan efek jera.
"Negara dituntut hadir untuk berfokus pada aspek pemulihan korban dan mencegah segala bentuk keberulangan dengan menciptakan ruang aman," tandasnya. (OL-6)
Komisi III DPR berencana memanggil Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) pada masa sidang yang akan datang untuk membahas vonis bebas terhadap Ronald Tannur
Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, menghadapi sidang vonis di PN Subang.
INDEKS Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan transaksi jual beli tanah yang dilakukan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan keluarganya dengan dugaan pencucian uang
KPK menyatakan banding atas vonis penjara sembilan tahun untuk mantan Direktur PT Pertamina, Karen Agustiawan. Jaksa mengambil salinan lengkap putusan pengadaan LNG untuk dipelajari.
KPK memiliki tujuh hari untuk mempelajari putusan dari mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebelum menentukan sikap terkait vonis pembayaran uang pengganti.
Pihaknya sudah melakukan gelar perkara yang melibatkan ER, warga Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan dan mutilasi.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan bahwa 165 WNI di luar negeri terancam hukuman mati di berbagai negara. Mayoritas dari mereka menghadapi ancaman ini akibat kasus narkotika.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Idi, Kabupaten Aceh Timur, menjatuhkan hukuman mati kepada enam terdakwa penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dalam dua perkara terpisah.
Dalam pasal tersebut disebutkan ‘barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana
PIHAK keluarga almarhum RHM, korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan dalam koper di Cikarang, Bekasi, berharap pelaku pembunuhan yang berinisial AR di hukum mati.
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved