Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BUNTUT dari ucapan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa terkait “amplop kiai” masih menjadi polemik hingga saat ini. Seperti massa Koalisi Pemuda Muslim Nasional (Komunal) yang terus melakukan aksi dan meminta Suharso untuk dicopot dari jabatan Menteri sekaligus diproses hukum.
“Kalau hanya minta maaf atas ucapannya yang lalu, semua orang juga bisa. Tapi, ini adalah negara hukum bukan negara maaf. Apabila Pak Suharso melanggar, harus ditindaklanjuti dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku,” ujar Guntur Harahap selaku Koordinator Aksi, di depan Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).
Menurutnya, pencopotan Suharso dari Ketua Umum PPP saja tidak cukup. Guntur pun meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas mencopot Suharso dari jabatan menteri.
“Sebelumnya kami menyampaikan aksi di depan DPP PPP dan mendapat respon dengan dicopotnya Suharso dari jabatan Ketum. Sekarang, giliran Pak Jokowi untuk mencopot Suharso dari jajaran menterinya,” tegas Guntur.
Selain menuntut Suharso akibat ucapannya yang menyakiti kiai, Guntur menyebut selama ini Suharso telah banyak melakukan kesalahan. Seperti dugaan gratifikasi hingga pemalsuan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
“Menurut kami, permasalahan yang dilakukan Pak Suharso telah banyak dan belum ada yang dituntaskan. Maka, kami akan terus menuntut KPK, BPK, Polri hingga Presiden menindaklanjuti kasus-kasus tersebut,” tutupnya.
Untuk diketahui, Suharso Monoarfa dinilai telah menyakiti hati para kiai hingga santri dengan ucapannya beberapa waktu lalu di KPK. Suharso menyebut sowan kepada kiai dengan memberikan amplop merupakan awal mula praktik korupsi.
Sedangkan dugaan gratifikasi ditunjukkan dengan penggunaan pesawat jet pribadi ke beberapa daerah oleh Suharso. Serta, dugaan kejanggalan LHKPN yang dikeluarkan KPK menunjukkan harta kekayaan Suharso meningkat drastis dan dinilai perlu dilakukan audit. (OL-13)
Baca Juga: Mardiono Konsolidasikan Fraksi PPP di DPR: Harus Kompak, Kawal Aspirasi Umat
Jalan terbaik harus diawali dengan komunikasi antara kedua belah pihak yang berkonflik, diikuti dengan pemilihan mekanisme penyelesaian yang disepakati bersama.
pesantren saat ini menghadapi ancaman yang cukup serius. Dunia pesantren dihadapkan pada maraknya narasi yang menyudutkan lembaga santri, kiai
memperjelas posisi dan peran pesantren melalui Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
PPP membuka diri kepada tokoh-tokoh terbaik bangsa baik dari dalam maupun luar partai.
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung optimistis memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Jamiluddin mengatakan kiai khos sejatinya kiai kharismatik yang dihormati di NU. Karena itu, siapa pun yang mengaku warga NU akan menghormati Kyai Khos.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved