Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sejumlah kiai kenamaan berkumpul di Pondok Pesantren Tahfidz Muallimin, Babakan, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1). Mereka kompak menyerukan para aparatur negara untuk mejaga netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.
Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, dalam pidato kuncinya, menyampaikan pentingnya menjaga kualitas demokrasi. Ia menekankan bahwa demokrasi berkualitas akan menghasilkan pemimpin negara berkualitas pula.
"Pemimpin itu akan mampu membawa negara ke dalam kehidupan yang tenang, tentram, damai serta meningkatnya kesejahteraan serta keadilan," ujar Said Aqil.
Baca juga : Komnas HAM Temukan Belasan Aparatur Negara tidak Netral dalam Pemilu 2024
Sementara itu, Pengasuh Ponpes Al Mizan Majalengka, Maman Imanulhaq, dalam tausiahnya menyampaikan harapannya akan prinsip netralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh para aparatur sipil negara. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan terhadap hasil pemilu karena para aparatur terkesan condong kepada salah satu pasangan calon.
"Para kiai hari ini berkumpul dengan tujuan yang baik yakni untuk mengingatkan prinsip netralitas yang wajib dipikul oleh aparatur negara. Kami menginginkan pemilu yang damai, publik menginginkan hasil pemilu yang terlegitimasi, salah satu syaratnya yakni para penyelenggara negara tidak partisan," tutur Maman.
Menurutnya, pemilu dan pilpres kali ini menjadi batu uji bagi para ASN dalam menjaga marwah demokrasi. Kontestasi politik kali ini juga menjadi alat ukur sejauh mana demokrasi disemai dan dirawat pascareformasi 1998.
Baca juga : 1.200 Pelanggaran Pemilu, Didominasi Masalah Etik dan Netralitas ASN
"Perjalanan bangsa kita dalam menjaga alam demokrasi bukan dilalui dengan mudah. Ada darah dan nyawa dari banyak anak bangsa yang menjadi korban. Jangan sampai sejarah itu dicederai bahkan dirusak dengan ketidaknetralan aparat negara pada pesta demokrasi kali ini," tandasnya.
Hadir dalam acara yang bertajuk Silaturahmi Bersama Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk Persatuan dan Perubahan itu yakni Pengasuh Ponpes Almahbubiyah Manarul Hidayah, Pengasuh Ponpes Assalafiyah Brebes Subhan Mamun, Pengasuh Ponpes Nurul Huda Babakan Saefullah Amin.
Selain nama-nama itu, hadir juga ulama besar lainnya seperti Zamzami Amin, Marzuki Amin, Asep Saefullah Amin, dan beberapa kiai lain se-wilayah 3 Cirebon. (RO/Z-11)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
CAWAPRES paslon 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali mengunjungi Banyuwangi dan bertemu dengan para kiai dan tokoh-tokoh di daerah tersebut.
Ikhtiar untuk menyejukkan Pemilu 2024 juga menjadi tanggung jawab semua orang dan tidak hanya pemerintah.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal kiai yang dipecat akan kualat. Hal itu ia sampaikan saat berkampanye di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah.
Ada upaya pembungkaman suara para kiai di PKB yang sistematis supaya tidak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Pembentukan Laskar Santri Amin Jawa Barat berlangsung di Sumedang pada Minggu (19/11). Pembentukannya dihadiri oleh para kiai hingga santri dari seluruh daerah di Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved