Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERINGATAN Hari Konstitusi Republik Indonesia harus jadi pengingat setiap anak bangsa akan pentingnya kepatuhan terhadap pelaksanaan amanah UUD 1945 dalam upaya mengisi kemerdekaan.
"Percepatan proses pembangunan bisa terwujud, salah satunya harus didukung dengan
kepatuhan terhadap pelaksanaan berbagai aturan. Termasuk apa yang diatur dan disepakati para pendahulu bangsa kita dalam konstitusi negara, UUD 1945," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat lewat keterangan tertulisnya, Kamis (18/8) dalam rangka memperingati Hari Konstitusi setiap 18 Agustus.
Peringatan Hari Konstitusi RI ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Hari Konstitusi adalah momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya UUD 1945 yang menjadi landasan hukum di Indonesia.
Menurut Lestari, kepastian hukum yang berlandaskan konstitusi negara dapat membangun kepercayaan setiap warga negara. Bahkan negara lain terhadap Indonesia
Bila di antara masyarakat dan negara terbangun kepercayaan yang tinggi, ujar Rerie, langkah bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini akan relatif lebih mudah.
Karenanya, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak setiap anak bangsa untuk selalu mematuhi apa yang telah diamanatkan konstitusi kita, dalam setiap upaya mengisi kemerdekaan.
Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga harus menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam membuat berbagai kebijakan.
Jangan sampai, tegas Rerie, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah malah bertentangan dengan yang diamanahkan oleh UUD 1945, sehingga malah berakibat menghambat proses pembangunan.
Rerie sangat berharap setiap anak bangsa mampu memahami pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi kita, dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian mereka.
Agar, tegas Rerie, berbagai upaya yang kita lakukan dalam menjawab dampak krisis global di tanah air dapat berjalan secara sinergi, sehingga semangat pulih dan bangkit lebih kuat bisa segera terwujud sesuai cita-cita Kemerdekaan bangsa Indonesia. (OL-8)
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari secara tegas menyampaikan bahwa ide untuk memunculkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jelas melawan konstitusi.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Presiden Joko Widodo turut mengomentari aksi lima anggota Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog, di Israel, beberapa Waktu lalu.
Jimly Asshiddiqie merespons soal Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurutnya ketentuan nama maupun anggota DPA nantinya dapat diatur dalam undang-undang.
MKD DPR RI memberikan sanksi ringan terhadap terlapor yang juga Ketua MPR Bambang Seostayo (Bamsoet) terkait pernyataan Amandemen UUD 1945.
Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved