Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH partai sudah menjalin koalisi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, belum ada calon presiden (capres) yang terdaftar, sehingga koalisi kemungkinan bisa berubah.
Koalisi yang sudah terbentuk, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan anggota Partai Golkar, PAN, dan PPP. Kemudian, Gerindra-PKB yang sudah menandatangani piagam deklarasi kerja sama.
"Koalisi tidak bisa katakan koalisi permanen, karena politik itu the art of possibility, politik kemungkinan, perubahan sampai detik terakhir. Kalau titik temu ideologi, historis, program, dan kepentingan politik itu belum ketemu equilibrium, garis normal antara berapa kepentingan, masih bisa kita katakan koalisi yang rapuh," kata pengamat politik dan kebijakan, Danis TS Wahidin, di Jakarta, hari ini.
Dosen Ilmu Politik UPNVJ ini menyebut keberadaan koalisi politik sangat penting dalam iklim demokrasi. "Koalisi partai politik adalah hal yang harus dilakukan untuk membangun kebersamaan politik,” kata Danis.
Umumnya, kata dia, model koalisi yang dibangun bernapas nasionalis-religius. Dengan adanya berbagai koalisi ini, dapat dipastikan akan ada 3-4 calon dalam Pemilu 2024.
Dia meyakini mereka yang bertarung di pilpres calon-calon yang baru, segar, dan memiliki visi-misi. Kemudian, bukti kaderisasi, semangat kebangsaan tidak mengalami stagnasi, dan demokrasi berjalan secara dinamis.
Baca juga: Pengamat: Visi dan Misi KIB Bisa Perkuat Demokrasi Indonesia
Tiap koalisi nantinya mengajukan siapa capres-cawapres dan visi misi mereka. Jika Gerindra bersama PKB memunculkan nama Prabowo Subianto kembali turun di 2024, berbeda dengan KIB yang lebih mengedepankan pembentukan visi misi dan program kerja.
"Dalam visi misi itu ditekankan pentingnya politik persatuan karena ini kita menghindari politik yang politik identitas. Kami sengaja me-launching program ke depan yaitu salah satunya program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau disebut PATEN, jadi KIB PATEN," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.
Tergantung capres-cawapres
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan koalisi partai yang telah terbentuk akan dinamis sejauh belum ada capres yang terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya, koalisi partai bisa berubah.
"Sepanjang belum ada tokoh yang terdaftar di KPU sebagai peserta Pilpres 2024, maka sepanjang itu juga dinamika koalisi masih belum stabil," kata dia.
Menurut Dedi, KIB menjadi koalisi partai yang paling berisiko mengalami perpecahan. Penilaian itu didasarkan pada belum adanya tokoh potensial dari internal.
"KIB menjadi koalisi yang paling rentan terpecah, hal ini kaitannya dengan belum adanya tokoh potensial terusung, berbeda dengan PDIP yang telah menyiapkan Puan Maharani atau Gerindra dengan Prabowo," kata dia.
Dedi mengatakan konstelasi Pemilu 2024 belum dipastikan hingga partai atau koalisi mendeklarasikan calon untuk berlaga di Pilpres 2024. "Untuk itu, 2024 konstelasinya belum pasti, setidaknya sampai 2023 saat partai mendeklarasikan tokoh-tokoh potensialnya," ucapnya.
Menurut dia, kedinamisan itu bisa dilihat dari beberapa partai yang belum mendeklarasikan calon. Seperti PDIP dan Gerindra.
"Saat ini, sekalipun termasuk PDIP dan Gerindra, sama-sama belum deklarasikan tokoh capres," tegas dia.(Medcom/OL-4)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved