Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mengatakan pemeriksaan eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam perkara korupsi pemberian fasilitas minyak sawit mentah (ekspor crude palm oil/CPO) sebagai langkah baik. Ia berharap, keterangan Lutfi bisa mengungkap kasus tersebut secara komprehensif.
"Pemeriksaan mantan Mendag menunjukkan proses penanganan kasus ini tetap berjalan baik dan diharapkan dapat mengungkap kasus ini secara komprehensif," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (24/6).
Baca juga: Mahfud MD: Presidential Threshold Idealnya di Angka 4%
Dari perspektif penegakan hukum, Barita menjelaskan keterangan yang digali penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung diperlukan agar kasus tersebut terang benderang.
"Apalagi sebelumnya beberapa orang telah ditetapkan sebagai tersangka, baik dari oknum pejabat di Kementerian Perdagangan maupun pihak swasta," pungkas Barita.
Terpisah, peneliti Transparency International Indonesia (TII) Bellicia Angelica mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah yang diambil Kejagung untuk mengungkap kasus yang terjadi antara Januari 2021 sampai Maret 2022 tersebut. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Lutfi lebih memudahkan setelah Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.
"Beliau kan sudah tidak menjabat lagi sebagai Mendag, diharapkan semakin kooperatif dalam pengusutan kasusnya," tandas Bellicia.
Sebelumnya, Lutfi menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai saksi pada Rabu (22/6) lalu. Ia mengaku telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik Gedung Bundar dengan sebenar-benarnya.
Menurut Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi, pihaknya mencecar Lutfi dengan lebih dari 15 pertanyaan. Adapun materi yang digali dari Lutfi antara lain kebijakan harga eceran tetap (HET), ketentuan ekspor, kebijakan pemenuhan pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO), dan penerbitan persetujuan ekspor (PE).
JAM-Pidsus Febrie Adriansyah menyebut sampai sejauh ini, keterangan Lutfi sudah cukup. Pihaknya akan menganalisa dan melakukan ekspose atau gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Sementara belum (ada rencana pemanggilan lagi). Ini masih dianalisa sama Dirdik (Direktur Penyidikan) sih BAP-nya (berita acara pemeriksaan). Nanti diekspose lah," kata Febrie saat dikonfirmasi, Jumat (24/6).
Kejagung sendiri telah menetapkan anak buah Lutfi, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana, sebagai tersangka, pada Selasa (19/4) lalu.
Selain Wisnu, tersangka lain yang telah ditahan oleh penyidik JAM-Pidsus adalah Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.
Berikutnya ada nama Picare Tagore selaku General Manager PT Musim Mas dan Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halimjati. LCW merupakan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia yang jasanya digunakan Kemendag. (OL-6)
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
Kenaikan tersebut banyak dikeluhkan pembeli dan pedagang karena harga minyak curah di pasaran sudah mencapai Rp17 ribu per kilogram dan minyakkita Rp16.500 per liter.
PENAIKAN harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp15.700 akan memengaruhi harga pangan yang bahan baku menggunakan minyak goreng.
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved