Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pemindahan ibu kota negara merupakan momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Pemindahan ibu kota negara ini adalah momentum atau titik mulai untuk mempercepat pertumbuhan pemerataan pembangunan Indonesia,” ujar Doli sapaan Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat menjadi pembicara di Seminar Nasional MN KAHMI tentang Pembangunan Smart City di IKN dan Daerah Penyangga dalam Mendukung Kualitas Peningkatan Pelayanan Publik di Jakarta, Selasa (21/6).
Pemindahan ibu kota negara, kata Doli, dari DKI Jakarta menuju IKN Nusantara merupakan wujud visi dan misi Indonesia agar tidak hanya memiliki satu pusat pertumbuhan, tetapi juga mempunyai pusat-pusat lain di beberapa daerah lainnya.
“Jadi, Indonesia tidak hanya punya satu magnet, hanya punya satu pusat pertumbuhan, tapi juga ingin membangun negara dengan banyak strategi berupa pusat-pusat pertumbuhan. Apalagi Indonesia negara yang cukup luas, jadi memang harus ada visi untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Baca juga: Tanam Beringin, Airlangga Sebut Tanda Dukungan Golkar pada IKN
Doli mencontohkan, pemerataan ini berkaca pada yang terjadi di Amerika yang hampir seluruh wilayahnya dikenal di dunia Internasional. Dengan perpindahan Ibukota, diharapkan nantinya Indonesia tidak dikenal dunia luar hanya Jakarta dan Bali.
"Kita berharap ke depannya dunia Internasional juga mengenal Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, Jawa Barat. Dunia internasional akan mengenal wilayah-wilayah di atas sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia," ujar politikus Partai Golkar ini.
Untuk itu, program pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah Jokowi ini harus didukung banyak pihak.
Doli yang juga menjabat sebagai Kordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam mengatakan, KAHMI mendukung kebijakan pemerataan pembangunan ini.
"Namun, perpindahan ibu kota ini tidak bisa dilakukan secara sekejap. Harus dilakukan secara perlahan dan bertahap," ujar Doli.
Seminar ini merupakan rangkaian acara Pra Rapat Pimpinan Munas (Rapimnas) IV KAHMI. Turun hadir dalam seminar Vice Presiden (VP) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Abdul Rohim dan Tribe Leader Smart Village And Community (Smart City), Wahyudi.
Sementara itu, Wahyudi yang mewakil Dirut Telkom Ririek Adiansyah mengatakan akan memberikan support teknis terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Digitalisasi sistem di IKN Nusantara akan disiapkan secara maksimal. "Ini era digital, kami (Telkom) akan siapkan itu di Ibu kota baru kita," kata Wahyudi.
Menurutnya, sistem pelayanan berbasis digital akan dikembangkan di IKN Nusantara. Pelayanan berbasis digital itu nanti akan mengurangi pertemuan fisik dalam pelayanan.
"Dengan sistem digitalisasi ini diharapkan pelayanan bisa lebih efektif, efisien dan produktif," ujar Wahyudi.
Begitu pula dengan Abdul Rohim yang menyatakan PLN sebagai perusahaan pelat merah akan mendukung maksimal dalam infrastruktur kelistrikan.
Hal ini dilakukan agar ibu kota baru di Kaltim bener benar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada warganya. (RO/OL-09)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved