Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
JOKO Widodo dan PDIP merupakan paduan yang saling membutuhkan. Jokowi, sapaan akrabnya, dinilai membutuhkan dukungan PDIP di parlemen sebagai partai dengan perolehan suara terbesar.
Sementara itu, PDIP juga butuh Jokowi, karena porsi pemilih loyalnya yang masih besar. "Kedua tokoh ini sebenarnya saling membutuhkan," ujar peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSI) Arya Fernandes, Minggu (12/6).
"Banyak kebijakan strategis pemerintah mendapatkan dukungan PDIP, seperti Omnibus Law. Sedangkan PDIP juga butuh Jokowi, karena porsi pemilih loyal jokowi yang masih besar. Jadi keduanya saling ketergantungan," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo-Puan Teratas, Soliditas PDIP jadi Kunci
Menurutnya, peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat sentral. Sehingga, tidak mudah bagi Jokowi untuk turut menentukan calon presiden yang diusung partainya.
"Ada pengaruh Jokowi dalam memengaruhi kandidasi di internal PDIP, tapi porsi terbesarnya ada di tangan Megawati. Pengaruh tokoh lain hanya menjadi pertimbangan, hak prerogatifnya ada di Megawati," pungkas Arya.
Dia menilai pertemuan Megawati dan Jokowi beberapa waktu lalu akan mengarah pada titik deal politik jelang Pemilu 2024. "Pada satu titik keduanya akan membuat deal politik," sambung dia.
Arya juga menyoroti sikap Jokowi yang diprediksi mendukung salah satu calon presiden di Pemilu 2024. Sikap tersebut menunjukan posisinya sebagai salah satu king maker.
Baca juga: PKB dan PKS Sepakat Bentuk Poros Ketiga
"Jokowi akan memberikan porsi dukungan yang sama pada setiap kandidat capres potensial. Sebagai pelaku politik, Jokowi tidak mungkin menaruh telur di satu keranjang," tuturnya.
Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra memandang sikap Jokowi sejauh ini merestui banyak pihak. Mulai dari Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Puan Maharani, hingga Sandiaga Uno.
"Artinya, Jokowi memulai dukungan dari seberapa besar peluang kemenangan tokoh yang hendak didukung. Sekaligus tokoh yang tentu saja dia percaya, agar visi misi pembangunannya tetap berjalan," kata Dedi.(OL-11)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved