Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin menyerukan program reboisasi hutan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, harus berjalan dengan baik dan masif, mengingat ada pengambilalihan fungsi hutan untuk infrastruktur IKN.
Walau ada yang dikalahkan akibat pembangunan IKN, ia menegaskan fungsi hutan harus diupayakan 100 persen berjalan.
“Saya melihat langsung hutan yang ada di perencanaan pembangunan IKN ini. Kondisi hutannya sangat bagus. Nanti akan ada reklamasi dan pengambilalihan hutan yang akan dipergunakan untuk pembangunan IKN. Saya sebagai wakil rakyat mengharapkan kondisi riil seperti 100 persen, karena nanti akan dipergunakan untuk pembangunan IKN,” katanya usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI meninjau areal hutan di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (18/4/2022).
Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang bagaimana merelokasi hutan dengan reboisasinya yang masif agar fungsi hutan tetap lestari. Namun, di sisi lain, kata Rudi, sapaan akrab Syafrudin, pembangunan IKN harus tetap berjalan baik. Pembangunan IKN dan program reboisasi harus seirama, berjalan bersamaan.
Baca juga: Puan Minta Pemerintah Maksimal Lakukan Persiapan Mudik
"Reboisasi mungkin saja tidak sampai 100 persen lagi. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertanggungjawabkannya. Setidaknya ada upaya untuk mengembalikan fungsi hutan. Kita harus mengembalikan fungsi hutan sebagai ekosistem untuk sirkulasi udara dan menjaga habitat. Mengembalikan hutan jadi asri kembali," tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lagi.
Legislator dapil NTB ini menambahkan, yang juga harus dipikirkan adalah bahwa di hutan ada banyak tumbuhan dan satwa endemik yang harus dilestarikan.
Kementerian KLH memang sedang masif menyemai tumbuhan-tumbuhan endemik dan native (asli) khas hutan Kalimantan di lokasi yang tidak jauh dari pembangunan infrastruktur IKN. Dengan langkah ini, akan tercipta habitat baru sebagai pengganti hutan yang hilang dan satwa-satwa endemik pun bisa tetap hidup dan terjaga. (RO/OL-09)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved