Masinton Kritik Dirjen Bea Cukai yang Kerap ke Daerah

ANGGOTA Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mempertanyakan kinerja Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani yang sering melakukan kunjungan ke daerah. 

Padahal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sedang mengalami banyak masalah di internalnya, bahkan tengah disoroti karena dugaan sejumlah skandal penyelundupan dan korupsi yang ditangani sejumlah penagak hukum, salah satunya Kejaksaan Agung.

"Saya dapat informasi pak dirjen ini rajin keliling. Konsolidasi ke daerah-daerah. Dalam sebulan beberapa kali kunjungan. Pertanyaannya kalau kunjungan terus bagaimana dengan koordinasi harian dalam memimpin Ditjen Beda dan Cukai pak," kata Masinton, Senin (4/4).

Masinton mengingatkan sejak Askolani dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2021, ia ditugaskan khusus mempertahankan prestasi DJBC pada tahun sebelumnya yakni target penerimaan negara.

Selain itu, Askolani juga ditugaskan Sri Mulyani untuk dapat melanjutkan program reformasi di tubuh DJBC, serta memperkuat integritas, budaya organisasi, hingga pengeluaran kelembagaan.

Sementara di lapangan, lanjut Politikus PDIP tersebut, butuh pengarahan Dirjen Bea dan Cukai. Seperti misalnya mengenai kalangkaan minyak goreng dan lain sebagainya. Masinton mengingatkan bahwa Indonesia merupakan penghasil minyak sawit.

“Bagaimana arahan Dirjen terkait ekspor CPO  dan segala macam kan itu butuh panduan juga pak, kalau pak Dirjen suka keliling-keliling ke daerah, itu bagus pak, tapi perlu juga rapat-rapat rutin breafing harian yang itu juga memperkuat personil di lapangan,” kata Masinton. 

Askolani dalam kesempatan itu menjawab bahwa pihaknya telah melakukan penguatan di internal, sehingga posisi dan langkah-langkah yang dilakukan selama ini bisa konsisten, akuntabel dan transparan.

“Walaupun kami memang banyak melakukan kunjungan ke lapangan. Bangak manfaat yang kami lihat. Kami harus tau bagaimana posisi dari teman-teman abdi di Bea Cukai,  apalagi dalam menghadapi pandemi,” kata Askolani. 

Askolani menjelaskan, dalam tiap kunjungannya ke daerah, selalu mengajak jajaran pimpinan di pusat. Dia beralasan agar mereka juga mengetahui bagimana kondisi sebelum pandemi dan pada waktu pandemi. 

“Di sana tentunya dalam mengusun kebijakan, memperbaiki segala aspek di Bea dan Cukai ini harus melihat kondisi di lapangan. Dari kunjungan di lapangan itu kami tahu bagaimana kapasitas kapal kami, bagaimana mesinnya yang rusak, bagaimana SDM yang tidak pernah dipindahkan. Lemudian bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada di pelosok-pelosok," tandas Askaloni.

Askolani menambahkan pihaknya pada 2021 telah menyusun program reformasi keberlanjutan bea dan cukai jangka menengah. Hal itu dilakukan dengan empat pilar.   Pertama, dari sisi integritas dan organisasi, kedua pelayanan, ketiga dari pengawasan, dan keempat penerimaan.   

"Ini tentunya kami desain setelah kami juga mendapatkan masukan dan melihat kondisi di lapangan," pungkasnya. (OL-8)