Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPR RI memastikan bahwa anggaran pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR senilai Rp48 miliar dan pengaspalan di halaman kompleks gedung DPR senilai Rp11 miliar, merupakan anggaran lama yang diajukan kepada pemerintah.
Pergantian gorden dan vitrase rumah dinas sudah diajukan sejak 2009, namun anggarannya tidak mencukupi. Alhasil, tidak sedikit anggota DPR yang berinisiatif membeli gorden sendiri, agar layak dan nyaman untuk digunakan.
“Tiga belas tahun lalu sampai sekarang tidak pernah diganti. Sehingga di 2022, setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden rumah anggota, yang umurnya lebih dari 13 tahun," jelas Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Senin (28/3).
Baca juga: Setelah Ramai Kursi Baru, DPR Anggarkan Rp48,7 Miliar untuk Ganti Gorden
"Hanya untuk 505 unit rumah, per rumahnya sekitar Rp80 juta, sama pajak menjadi Rp90 juta per rumah,” imbuhnya.
Dalam keterangan resminya, Indra menyatakan bahwa pengadaan gorden untuk 505 rumah dinas sudah melalui mekanisme lelang terbuka. Serta, dituangkan dalam rencana kerja dan syarat (RKS) yang sangat jelas.
“Dua kali saya rapat. Harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri, itu ditegaskan dalam RKS-nya,” papar Indra.
Baca juga: Jokowi Tegaskan IKN Bukan Sekedar Proyek Gagah-gagahan
Lebih lanjut, dia mengungkapkan anggaran senilai Rp48 miliar muncul dari ToR yang diajukan pada 2021. Kemudian, dilakukan review oleh inspektorat utama DPR, berdasarkan kelayakan harga pasar. Review anggaran tersebut lalu disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
“Semua kegiatan, di samping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan Panja BURT. Jadi, Rp48 miliar adalah gorden, bukan untuk 1-2 rumah, tapi 505 rumah, dengan 11 item di setiap rumah,” urainya.
Menyoal anggaran Rp11 miliar untuk pengaspalan, lanjut Indra, itu juga sudah lama diusulkan kepada pemeritah. Saat ini, kondisi aspal di kompleks parlemen sudah tergerus, sehingga mudah tergenang banjir.(OL-11)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Meskipun telah menerapkan sistem digitalisasi seperti e-procurement, upaya untuk meminimalisir korupsi dalam pengadaan proyek tidak selalu berhasil.
Untuk mencegah praktik korupsi, LKPP merilis katalog elektronik versi 6. Ia berharap melalui katalog elektronik versi 6.
SEBANYAK 150 kepala desa (kades) di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diperiksa Kejaksaan negeri setempat. Ratusan kepala desa ini diperiksa terkait adanya dugaan korupsi berjemaah.
KPK menyebut pengadaan barang dan jasa di Telkom terindikasi fiktif.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan acara Temu Bisnis dan Sosialisasi Travel Fair untuk mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal berpartisipasi dalam pengadaan digital
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved