Survei LSI ungkap Mayoritas Rakyat Tolak Penundaan Pemilu

LINGKARAN Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap data bahwa mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Mayoritas pendukung para capres 2024, mayoritas pemilih Jokowi 2019, bahkan mayoritas yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menentang baik isu penundaan pemilu ataupun presiden tiga periode," kata Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa saat memberikan keterangan resmi, Kamis (10/3).

Menurut dia temuan itu diperoleh dari survei tatap muka terbaru LSI Denny JA yang dilengkapi dengan riset kualitatif pada tanggal 23 Februari - 3 Maret 2022, menggunakan 1200 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview). Margin of error (Moe) survei ini adalah sebesar +/- 2.9 %.

Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif (analisis media dan indepth interview), untuk memperkuat temuan dan analisa. Ardian menjelaskan konstituen partai politik koalisi pemerintahan maupun partai politik oposisi, mereka yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah, mereka yang mapan secara ekonomi maupun wong cilik, mereka yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, mereka yang pro sistem demokrasi maupun mereka yang pro negara Islam, mayoritas menyatakan menolak wacana atau usulan penundaan pemilu maupun presiden tiga periode.

"Mereka yang menyatakan mendukung Prabowo Subianto pada pilpres 2024, sebanyak 77.2 % menentang wacana penundaan pemilu, hanya 18.8 % yang menyatakan setuju dengan wacana tersebut. Yang memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pilpres 2024, sebesar 69.3 % menyatakan menentang penundaan pemilu, hanya 27.3 % yang menyatakan mendukung penundaan pemilu," ujarnya.

Aridan juga menyampaikan calon presiden (Capres) selain dua nama tersebut juga memiliki sikap serupa. Rata-rata dibawah 30% yang menyatakan setuju pemilu 2024 ditunda.

Dari klaster konstituen partai politik, sebesar 56.3 % pemilih PDIP menolak usulan penundaan pemilu. Pemilih partai Golkar, sebesar 71.6 % menentang penundaan pemilu, dan pemilih partai Gerindra, sebesar 80.5 % menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Sedulur Erick Yakin Menteri BUMN, Pemimpin Disukai di Pilpres 2024

"Pemilih partai oposisi seperti partai Demokrat, sebesar 87.5 % menyatakan menolak penundaan pemilu dan di pemilih PKS sebesar 85.8 % juga menyatakan menolak. Pemilih PAN dan PKB, yang pimpinan partainya justru menyatakan mendukung penundaan pemilu, sebesar 93.7 % pemilih PAN, dansebesar 66.2 % pemilih PKB, justru menyatakan menolak wacana penundaan pemilu," paparnya.

Bahkan, kata Ardian, pada segmen mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, sebesar 65.1 % menentang penundaan pemilu. Hanya 26.7 % menyatakan setuju dengan wacana penundaan pemilu.

Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87.3 % dan hanya 6 % yang menyatakan setuju.

Pada segmen pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan respon semakin tinggi pula penolakan mereka terhadap wacana penundaan pemilu. Pada pemilih yang hanya lulus SD atau di bawahnya, mereka yang menentang penundaan pemilu sebesar 56.8 %.

Sedangkan pemilih yang tamat SMP atau dibawahnya, yang menolak pemilu ditunda sebesar 73.2 %. Kemudian pemilih yang tamat SMA atau dibawahnya, terdapat 73.8 % yang menolak.

Sementara di kelompok terpelajar (minimal D3 atau diatasnya), mereka yang menolak wacana penundaan pemilu sebesar 77.2 %. "Pendapatan trennya menyerupai segmen pendidikan. Semakin tinggi tingkat

pendapatannya, semakin tinggi pula resistensi mereka terhadap isu penundaan pemilu. Pemilih wong cilik, mereka yang menolak penundaan pemilu sebesar 66.1 %. Sementara di pemilih yang mapan secara ekonomi, sebesar 76.4 % menyatakan menolak penundaan pemilu," pungkasnya. (OL-4)