Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Keamanan Laut (Bakamla) RI mengajak perwakilan 19 negara dalam kegiatan pelatihan capacity building atau peningkatan kapasitas personel. Gelaran ini diikuti Australia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dan Asdep Aspasaf Kemenko Polhukam Pribadi Setiono, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD menyaksikan acara yang bertajuk Law of the Sea and Maritime Enforcement Training ini.
"Walaupun kegiatan dilangsungkan secara daring, tidak mengurangi minat dan antusiasme negara-negara anggota HACGAM dalam mengirimkan perwakilannya sebagai partisipasi," kata Kabag Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita dalam keterangannya, Senin (4/10).
Ia mengatakan acara ini berlangsung hingga Jumat (8/10) di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini cukup esensial dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman personel terhadap hukum laut internasional dan penerapannya.
Baca juga : Densus 88 Temukan Bom 35 Kg di Kaki Gunung Ciremai, Majalengka
"Itu khususnya dalam penegakan hukum di laut yang juga senantiasa menyesuaikan dengan trend keamanan laut yang sedang terjadi," jelasnya.
Ia mengatakan pelatihan ini turut menghadirkan narasumber kawakan di bidang hukum laut internasional. Itu meliputi Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Etty R. Agoes, Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad Gusman Catur Siswandi, Dosen Bidang Studi Hukum Internasional Universitas Indonesia Aristyo Rizka Darmawan, Kasubdit Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Bakamla RI Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal, International Narcotics and Law Enforcement (INL) Kim Penland, dan Regional Support Office the Bali Process Ni Ni Aung.
Perwakilan instansi penegakan hukum di laut dari Indonesia pun turut berpartisipasi. Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Hukum dan HAM.
"Acara ini diikuti dengan penuh antusias, buktinya ratusan personel turut bergabung dalam pelatihan daring ini. Diharapkan cita-cita ideal segera terwujud dalam kontribusi pengamanan laut di kawasan," pungkasnya. (OL-2)
Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap lebih tegas saat membahas Pengaturan Pelaksana (PP) Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen (LK) dengan Vietnam.
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Upaya talent hub yang menghubungkan talenta maritim yang teruji dan terlatih sesuai kebutuhan industri di Indonesia hingga global.
Nusantara Ocean Week 2024 merupakan forum pemangku kepentingan kebaharian Indonesia untuk mengawal pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 telah memutus perkara pencemaran Laut Natuna Utara Perairan Indonesia dengan terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz
Pelaku terancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Irvansyah mengatakan operasi perairan di Aceh untuk mencegah pengungsi Rohingya sejauh ini terbatas,
Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah mengungkap Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang dihitung pihaknya bersama instansi terkait pada 2023 mencapai skor 56.
Data KKP menyebutkan, sepanjang 2023, sekitar 1.347.986 ekor benih bening lobster yang jika dirupiahkan sekitar Rp183 miliar kerugian negara telah berhasil diselamatkan.
Kegiatan penyelundupan benih bening lobster (BBL) diduga telah menghilangkan potensi penerimaan negara bukan pajak hingga 30 triliun rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved