Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrat menilai pemerintah perlu mempertimbangkan segala masukan dan kritik yang membangun. Tujuannya, memastikan seluruh kebijakan yang diambil tepat sasaran dan menyejahterakan rakyat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melontarkan kritik terhadap pemerintah dalam penanggulangan kasus covid-19. Ibas menilai pemerintah gagal menangani pandemi covid-19. Bahkan, dia menyebut Indonesia sebagai failed nation.
Baca juga: Demokrat soal PPN Sembako dan Pendidikan: Rakyat Sudah Susah
"Bentuk kekhawatiran Mas Ibas terhadap keselamatan warga akibat covid-19 yang menyebar begitu cepat dan tinggi saat ini. Di satu sisi, ketersediaan fasilitas kesehatan, sarana-prasarana, obat-obatan dan tenaga kesehatan, serta korban berjatuhan," ujar Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto dalam keterangannya, Kamis (8/7).
Menurutnya, pemerintah harus terus diberikan masukan tentang bahaya pandemi covid-19. Pemerintah harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti untuk menyelamatkan warga. Baik dari sisi ancaman kesehatan maupun dampak lainnya.
"Kita tahu semua, kalau covid-19 tidak segera tertangani dan terkendali, dampaknya sangat berat buat negara ini. Segenap sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, pertahanan, maupun keamanan pasti terdampak. Berpotensi mengganggu pengelolaan sebuah bangsa," pungkas Didik.
Baca juga: Ibas: Saya Jangan Diadu-adu dengan AHY
Lebih lanjut, pihaknya mengklaim Ibas membawa pesan bahwa keselamatan rakyat merupakan hal utama atau salus populi suprema lex esto. Meski narasi berbeda, namun tujuan dari kritik itu sama. Tujuannya, mempercepat bangsa terbebas dari pandemi covid-19.
"Perencanaan yang baik tanpa eksekusi dan pelaksanaan di lapangan yang baik, tentu ada garis yang terputus. Itu mutlak tidak boleh terjadi," imbuhnya.
Dia pun menekankan bahwa masukan dari Ibas bisa menjadi wake up call atau penyadaran bagi pemerintah. "Harapannya, bisa menjadi pemicu bagi segenap stakeholders bangsa untuk terus bersatu. Membuat langkah dan terobosan baru yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi pandemi," tutup Didik.(OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved