Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITISI Partai Demokrat yang juga loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Willem Wandik mengkritisi Moeldoko yang secara sepihak mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Willem, langkah Moeldoko tidak ubahnya seperti drama perwayangan Jawa kisah Petruk yang haus akan kekuasaan.
“Siapa sangka pada abad 21 ini, kita melihat drama Petruk atau abdi dalem yang kebelet jadi pemimpin. Ia menggunakan segala cara untuk mencapai hasratnya, tidak peduli apakah dia harus terus berdusta, melanggar etika maupun hukum yang berlaku,” ungkap Willem dalam keterangan resminya yang ia sampaikan di Jakarta, Rabu (30/3).
Menurut Willem, Moeldoko tidak punya kapasitas dan integritas sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, baik Moeldoko dan Petruk keduanya sama-sama ingin menjadi pemimpin hanya demi tahta dan harta.
"Bukannya amanah dan tanggung jawab," lanjutnya.
Baca juga: Ketua KPK Sebut Film Jadi Media Edukasi Kampanye Antikorupsi
Hal tersebut diungkapkan Willem ketika menanggapi pernyataan Moeldoko soal tarikan ideologis di Partai Demokrat yang digunakan untuk membenarkan upaya kudeta kepemimpinan di partai tersebut. Menurut Willem, Demokrat tidak pernah mengalami tarikan ideologis seperti apa yang disampaikan oleh Moeldoko.
“Sejak dulu, saya merasa nyaman dalam rumah besar Partai Demokrat. Asasnya nasionalis-religius, mewadahi semua kepentingan yang ada di Indonesia,” kata Willem yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Menurut Willem, Demokrat pernah dipimpin oleh 3 Sekretaris Jenderal (Sekjen) sekaligus yang beragama Nasrani. Oleh karena itu, tidak masuk akal apabila Moeldoko menyebut ada tarikan ideologis yang terjadi di Demokrat.
“Bagaimana mungkin Partai Demokrat bisa disebut mengalami tarikan ideologis, padahal partai ini pernah dipimpin oleh 3 sekjen yang beragama Nasrani?” tanya Willem.
Oleh sebab itu, Willem menyimpulkan bahwa pernyataan Moeldoko terkait tarikan ideologis merupakan sebuah pernyataan yang mengada-ngada. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa hingga saat ini Demokrat tetap mengusung sebagai partai dengan ideologis nasionalis dan juga religius.
“Jika dulu ada lagu yang populer berjudul Jangan Ada Dusta diantara Kita, yang kini dilakukan oleh Moeldoko adalah Dusta Diatas Dusta,” ungkapnya. (OL-4)
Setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan, Demokrat mengumpulkan hampir US$50 juta dalam donasi untuk kampanye kepresidenan Kamala Harris.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
HAKIM Mahkamah Agung (MA) disebut telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan kebenaran murni menolak permohonan peninjauan kembali Moeldoko.
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi santai dirinya diisukan masuk dalam bursa calon ketua umum (ketum) Partai Golkar
AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
Sebanyak 14 Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur
Hasil yang diperoleh dari proses yang cacat hukum adalah tidak sah
AHY mengatakan sekitar 93% pemilik suara sah berada di daerah masing-masing. Mereka tidak melakukan penerbangan ke Sumatera Utara untuk mengikuti KLB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved