Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kebijakan ekspor benih lobster yang dilakukan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. KPK menduga Edhy membuka keran ekspor benih lobster lantaran para eksportir sebelumnya sudah memberi uang.
"Terkait kebijakan tersangka EP (Edhy Prabowo) yang membuka kuota ekspor benur bagi para eksportir diduga memberikan keuntungan bagi para pihak eksportir yang telah memberikan sejumlah uang kepada tersangka EP melalui perantaraan tersangka AM (Amiril Mukminin)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (24/2).
Penyelisikan soal kebijakan ekspor benih lobster itu didalami penyidik ketika memeriksa Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, Selasa (23/2).
Adapun dasar ekspor benih lobster itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020. Aturan yang diteken Edhy itu membuka ekspor benih lobster setelah sebelumnya dilarang oleh menteri terdahulu Susi Pudjiastuti.
KPK juga memeriksa saksi lainnya tersangka Edhy yakni seorang PNS bernama Gellwynn DH Yusuf, notaris Alvin Nugraha, mahasiswa Lutpi Ginanjar, karyawan swasta Badriyah Lestari, dan Pimpinan BNI Cabang Cibinong, Kabupaten Bogor Alex Wijaya.
Saksi Gellwynn didalami terkait dugaan penggunaan kartu kredit bank milik istri Edhy, Iis Rosita Dewi, yang diduga digunakan untuk berbelanja barang mewah di Amerika Serikat. Untuk saksi Alvin Nugraha dilakukan penyitaan dokumen kepemilikan tanah di Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga milik Edhy. Penyidik KPK baru-baru ini melakukan penyitaan atas vila dan tanah di Sukabumi itu.
Baca juga : KPK Panggil Tiga Saksi dalam Kasus Edhy Prabowo
Terkait saksi Lutpi, penyidik menyita dokumen perusahaan milik PT Aero Citra Cargo (ACK) yang terkait dengan perkara. Saksi Badriyah Lestari, didalami pengetahuannya terkait dugaan penggunaan rekening bank miliknya untuk pembelian berbagai barang dari PT ACK. Adapun saksi Alex Wijaya dikonfirmasi terkait pembukuan rekening bank tersangka staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misata.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu yakni Edhy Prabowo, dua Staf Khusus Menteri KKP yakni Safri dan Andreau Pribadi Misata, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.
Edhy diduga menerima suap dari pengusaha berkaitan perizinan ekspor benih lobster dan membelanjakan uang tersebut membeli barang-barang mewah saat berada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
KPK menduga Edhy menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara US$1,4 miliar). Senilai US$100 ribu itu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu. Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero yang ditransfer ke rekening staf istri Edhy. (OL-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved