Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GANGGUAN terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin diprediksi akan terus terjadi meski pemilu presiden 2019 sudah lama usai. Kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan Presiden diyakini akan melakukan berbagai cara termasuk melakukan upaya kudeta. Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98 Benny Ramdhani ketika berorasi saat mendeklarasikan DPW Barikade Jawa Barat, di Bandung, Minggu (8/11) malam. Acara ini dihadiri ratusan aktivis dan pegiat keberagaman di provinsi tersebut.
Benny mengatakan, pihaknya membentuk Barikade 98 untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya gangguan terhadap pemerintah. Terlebih, sebagai simpatisan dan relawan Joko Widodo-Maruf Amin saat pemilu presiden 2019, pihaknya berkewajiban untuk menjaga jalannya pemerintahan hingga tuntas.
Menurut dia, gangguan terhadap pemerintahan tersebut muncul dari sejumlah kelompok utama, seperti pihak-pihak dari rezim orde baru, oligarki dan pengusaha hitam yang menjalankan bisnis kotor, serta kelompok radikal seperti mantan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Ini ancaman serius. Kita dikepung oleh kekuatan Cendana yang menggalang kekuatan atas ketidakpuasan mereka saat digulingkan," katanya.
Dia menjelaskan, ketidakpuasan itu muncul karena mereka kehilangan akses ekonomi saat penggulingan rezim orde baru. Terlebih, tambah Benny kepemimpinan Joko Widodo sejak 2014 berhasil menjalankan pemerintahan yang bersih dengan menghilangkan pebisnis-pebisnis yang tidak pro kepada masyarakat.
"Para pengusaha hitam ini tidak suka, karena Jokowi berhasil membangun pemerintahan yang bersih," ujarnya.
Seperti itu, lanjut dia, kelompok radikal khususnya HTI sangat dimungkinkan untuk mengganggu pemerintah karena memiliki agenda mengganti Pancasila sebagai ideologi negara.
"Eks HTI memiliki agenda politik mengganti Pancasila. Ideologi sampah, ideologi rongsokan ini yang akan dipaksakan. Ini jelas-jelas ancaman," ujar Benny yang juga menjabat Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Jika dibiarkan kelompok-kelompok tersebut akan semakin mengganggu jalannya pemerintahan. Bahkan, menurutnya buka tidak mungkin mereka melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Joko Widodo-Maruf Amin.
"Fakta sedang terjadi. Satu langkah lagi mereka akan mengambil alih kekuasaan," ucapnya aktivis 98 tersebut.
baca juga: Terduga Teroris Rencanakan Teror di Jawa
Oleh karena itu, dia kembali menegaskan keberadaan Barikade 98 diharapkan mampu mengantisipasi gerakan-gerakan kelompok yang ingin mengganggu pemerintah tersebut.
"Sampaikan kepada masyarakat, bahwa saat ini terdapat kelompok-kelompok tadi yang ingin mengganggu pemerintahan," katanya.
Ketua DPW Barikade 98 Jawa Barat Budi Hermansyah mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika kelompok-kelompok tersebut mengganggu pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menyosialisasikan keberadaan pengganggu tersebut kepada masyarakat. (OL-3)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved