Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBEBASAN berekspresi di Prancis memicu pertentangan karena melindungi penggambaran Nabi Muhammad SAW SAW secara visual. Pemeluk agama Islam mesti menahan diri dengan menjauhi tindakan kekerasan dalam menyikapinya.
"Penggambaran Nabi Muhammad SAW dalam pandangan mayoritas ulama memang tidak dibolehkan. Kanjeng Nabi tidak boleh digambarkan secara visual tapi boleh digambarkan secara luas melalui verbal," kata akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Ulil Abshar Abdalla dalam webinar bertajuk Kontroversi Presiden Macron dan Islam: Bagaimana Kita Bersikap, Kamis (4/11).
Menurut dia, penggambarannya juga hanya bertujuan untuk memuliakan bukan sebaliknya menghina atau mengolok-olok. Penghina diperbolehkan untuk dibunuh namun dalam konteks sesama umat Islam.
"Maka cara berpikir ini kepada nonmuslim itu tidak bisa menurut saya," terangnya.
Ulil mengatakan, kekerasan di Prancis yang dituai oleh majalah Charlie Hebdo setelah menayangkan karikatur Nabi Muhammad SAW tidak boleh berlanjut. Pemerintah Prancis semestinya mengevaluasi kebebasan berekspresi supaya tidak mencederai penganut agama tertentu. Namun, umat Islam tidak perlu terpancing dengan melakukan kekerasan.
Pada kesempatan sama Universitas Lyon Prancis Andar Nubowo menilai persoalan utama yang memicu kekerasan di Prancis sangat kompleks. Penganut ajaran Islam mayoritas berasal dari kalangan imigran dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.
Mereka, kata dia, kerap disusupi ajaran ekstrem yang bertujuan menjadikan Prancis menganut syariat Islam. Pemerintah Prancis kerap mengabaikan ekonomi dan sosial muslim khususnya yang berstatus imigran.
"Ketidakadilan ini memicu banyak tindak kekerasan ditambah lagi dengan penerbitan karikatur itu. Pemenggalan guru yang baru terjadi itu tempatnya di dekat perkampungan imigran," kata dia.
Tindak kekerasan di Prancis menurut Andar banyak pemicunya salah satunya kelompok radikal. Pemerintah di bawah Emanuel Macron tengah membangun kebijakan untuk menekan kelompok-kelompok sayap kanan itu.
"Karena dalam 20 tahun terakhir banyak kekerasan yang disinyalir dari kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir dan lainnya di Prancis," jelasnya.
Pidato Macron mengenai Islam yang menambah daftar panjang kecaman dunia terhadap Prancis sebenarnya ditujukan untuk menekan kelompok ekstrem di negaranya. Akan tetapi mengenai kebebasan berekspresi sulit ditiadakan karena tercantum dalam konstitusi Prancis.
Muhammad Ali dari Universitas of California menilai Prancis mesti memahami mengenai Islam. Guna menekan kemunculan ekspresi yang menyakiti muslim lebih banyak lagi dan memicu kekerasan, pemerintah Prancis harus membuka dialog untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan.
"Kalau itu disepakati persoalan kekerasan dan represi bisa dikurangi meskipun selalu ada pertentangan ideologi yang alami," pungkasnya. (P-2)
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi menerangkan masyarakat harus menghormati tamu yang datang dan menjamin kenyamanan serta keamanan Paus Fransiskus
Pengamalan sila pertama di kehidupan sehari-hari tercermin dalam sikap menghargai perbedaan agama dan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama.
Peentingnya moderasi beragama bagi generasi muda dalam menghadapi realitas masyarakat yang semakin beragam.
Salah satu keindahan Indonesia karena adanya kebhinekaan yang harus terus dipertahankan. Tidak boleh ada satu golongan yang merasa lebih superior dan unggul dari golongan lain
Moderasi beragama perlu terokestrasi dengan baik lewat sinergi program serta rencana aksi yang jelas.
Puan Maharani mengingatkan pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan kenyamanan umat Khonghucu dalam merayakan Hari Raya Imlek maupun ritual perayaan Imlek lainnya.
NOMOR telepon yang digunakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan anggota penting pemerintahannya termasuk di antara target potensial untuk spyware Pegasus
Pembicaraan berkisar seputar perdagangan internasional, perlindungan iklim dan keanekaragaman hayati, pandemi covid, pasokan vaksin hingga masalah internasional dan regional lainnya
Damien Tarel, 28, diganjar vonis 18 bulan penjara oleh pengadilan namun 14 bulan di antaranya adalah hukuman percobaan setelah menampar Macron pada Selasa (8/6).
Presiden Prancis Emmanuel Macron ditampar wajahnya saat menyapa kerumunan di tenggara Prancis, Selasa (8/6), hal itu mengundang kecaman luas menjelang pemilihan regional bulan ini.
"Islamisme radikal di Mali dengan tentara kita di sana? Tidak pernah," katanya
Prancis, yang telah menyerukan gencatan senjata yang cepat selama beberapa hari, mengatakan mendukung mediasi yang dipimpin oleh Mesir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved