Bakamla Jaga Stabilitas dan Kedaulatan RI di Laut Natuna Utara

INDONESIA sebagai negara kepulauan sangat rentan dengan konflik di laut, tidak saja konflik yang terjadi di dalam wilayah teritorial tetapi juga di wilayah dengan hak berdaulat dimana terdapat sejumlah isu perbatasan dengan negara lain.

Demikian juga dengan perkembangan situasi dan potensi konflik yang tidak kunjung mereda di Laut Cina Selatan beberapa waktu yang lalu, berpotensi juga mengganggu keamanan dan kedaulatan Indonesia.

Untuk mengantisipasi kondisi laut saat ini dan di masa mendatang, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menyusun konsep strategi maritim Indonesia yang diharapkan mampu mengantisipasi dampak perselisihan, sekaligus menggali potensi ekonomi dan mematri kedaulatan di Laut Natuna Utara.

"Indonesia asasinya adalah negara maritim oleh sebab itu, strategi pembangunan kelautannya harus bertumpu pada tiga pilar utama yaitu kemampuan kehadiran di laut secara berkelanjutan, kemampuan eksplorasi atau eksploitas laut, dan kemampuan membangun kepercayaan global melalui laut," tegas Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia kepada Media Indonesia, Jumat (8/9).

Menurut Aan, Bakamla mendorong semua pihak bersinergi dalam meningkatkan dan menjaga keamanan laut. Pasalnya tantangan ini tidak akan mampu diatasi oleh hanya satu institusi saja saat ini karena membutuhkan kekuatan serta kemampuan atau mutu armada yang memadai.

Baca juga : Guru Besar Unpad: Revisi UU MK Sarat Kepentingan Politik

Ia memaparkan fokus saat ini masih tertuju ke Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Itu akibat letupan konflik terus terjadi antarnegara pengklaim kawasan.

Meskipun Indonesia tidak sebagai claimant state dalam peta perselisihan atas klaim Laut Cina Selatan namun bisa terdampak besar. Pekerjaan rumah lain yakni mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan di Laut Natuna Utara perlu segera dilakukan, yang juga akan menguatkan eksistensi dalam menjaga kedaulatan.

Oleh sebab itu, Bakamla mendorong pelaksanaan tiga pilar yaitu dengan secara berkelanjutan mampu hadir di laut (sustainable maritime presence at sea), mampu eksplorasi atau eksploitas laut (sustainable explore and exploit the sea), dan mampu membangun kepercayaan global melalui laut (trust building by sea).

Kemampuan kehadiran di laut secara berkelanjutan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan operasi terpadu bersama untuk memperkuat unity of command, susun pola operasi, tingkatkan koordinasi dan melibatkan kementerian lembaga terkait termasuk kementerian luar negeri, percepat penyelesaian satuan terintegrasi TNI untuk mendukung operasi di wilayah Natuna.

Di masa damai maka Bakamla sesuai amanat UU menjadi lead sector yang didukung oleh TNI, sedangkan pada masa perang, maka TNI di garis depan dengan Bakamla sebagai kekuatan penggandanya.

Dalam hal eksplorasi dan eksploitasi di laut, maka segera mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati melalui penelitian pengembangan kelautan dan pembinaan perikanan tangkap dan budidaya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi leading sector dalam hal ini bersama dengan Kementerian/Lembaga dibidang penelitian pengembangan dan eksploitasi SDA non-hayati.

Sementara dalam hal membangun saling percaya lewat laut, maka perlu didorong hubungan luar negeri dalam kerangka bilateral dan multilateral, termasuk melalui lembaga regional dan internasional yang dilaksanakan oleh sektor masing-masing Kementerian/Lembaga dan dilaksanakan dalam kerangka kerja Kementerian Luar negeri yang sekaligus menjadi leading sectornya.

"Untuk menghadapi situasi yang mendesak belakangan ini, maka langkah cepat yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kehadiran di laut adalah membentuk satuan tugas terpadu bersama, yang didukung dengan integrasi sistem informasi untuk mengoptimalkan kehadiran satuan tugas tersebut, dan menggelar latihan bersama dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) antar Kementerian/Lembaga terkait" papar Aan.

"Kemudian mendorong peran ASEAN, pertahankan dan perkuat trust and capacity building, tingkatkan intensitas komunikasi dan keterlibatan dalam meredakan atau menyelesaikan konflik," lanjutnya.

Baca juga : Ikut Lakukan Rapid Test, BIN: Untuk Deteksi Dini

Menurut dia, konsep tersebut telah dipaparkan pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, yang dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksaman Siwi Sukma Adji, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, Kabarhakam Polri Komjen Agus Andrianto, dan pejabat perwakilan dari kementerian serta lembaga lainnya.

Terhadap konsep yang diajukan Bakamla tersebut, lanjut dia, semua kementerian dan lembaga menyambut baik.

"Dalam diskusi juga disepakati perlunya sinergi yang lebih kuat antar penegak hukum di ZEEI yang diimplementasikan melalui patroli bersama dengan satu Kodal," ujarnya.

Langkah selanjutnya, kata dia, kementerian dan lembaga terkait bersama Bakamla akan mendalami tiga pilar untuk nantinya segera diimplementasikan.

"Tiga pilar ini hanya bisa dilakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa sebagai wujud kedaulatan kita," pungkasnya. (OL-7)