Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo mengakui Indonesia tengah mengalami obesitas regulasi. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah.
“Saya dapat laporan (saat ini) ada 8451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Kita sedang alami hiper regulasi. Obesitas regulasi,” kata Presiden saat menghadiri laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) 2019 di Jakarta, Selasa (28/1).
Dalam kesempatan itu, hadir Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Ham, Mahfud MD, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, serta Menteri Agama, Fachrul Razi.
Baca juga: Pembentukan Badan Regulasi Nasional Dikaji
Jokowi menilai banyaknya aturan membuat pemerintah terjerat oleh aturan yang dibuat sendiri. “Kita terjerat kompleksitas,” imbuh Jokowi, sapaan akrabnya.
Pemerintah dikatakannya berusaha memangkas jumlah regulasi, melalui Omnibus Law di mana berbagai Undang-Undang (UU) dan aturan lain akan disederhanakan. “Sehingga, kita memiliki kecepatan dalam bertindak untuk merespon perubahan dunia yang begitu cepat,” tegasnya.
Kepala Negara juga meminta dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut. “Ciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi kita,” pungkasnya.(OL-11)
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) diminta untuk menyoroti isu terkait pengawet roti yang dianggap tidak sesuai standar.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, menyebut bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi pesaing di industri kendaraan listrik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved