4 RUU Omnibus Law Masuk Prolegnas Prioritas 2020

DPR telah menetapkan 50 rancangan undang-undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Empat di antaranya merupakan RUU Omnibus Law, yaitu RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-8 DPR yang  dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, kemarin.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas dalam laporannya mengatakan seluruh fraksi di DPR menyetujui pembahasan 50 RUU tersebut. "Ada empat RUU yang carry over pembahasannya dan lima RUU kumulatif terbuka."

Supratman mengatakan PDI Perjuangan dan NasDem memberi catatan terkait RUU peralihan dari periode sebelumnya (carry over) agar dilakukan dengan mendalam dan sesuai substansi. Mereka juga memberi catatan terkait RUU Minerba. PDIP dan NasDem menilai RUU Minerba lebih baik bila tidak disertakan dalam RUU carry over.

Setelah Supratman membacakan laporan, Muhaimin menanyakan persetujuan anggota rapat paripurna. "Apakah Prolegnas RUU Prioritas bisa disetujui?"

Pertanyaan itu dijawab kata setuju oleh 327 anggota yang menghadiri rapat paripurna tersebut.

Saat ditanya soal draf RUU Omnibus Law, Muhaimin mengatakan pihaknya belum menerimanya. Draf RUU Omnibus Law itu akan dikirim bersamaan dengan surat presiden (surpres). "Memang aturannya disahkan dulu oleh Prolegnas, baru pemerintah mengirim surpres berisi drafnya," kata Muhaimin.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah berkomunikasi perihal draf RUU Omnibus Law. Pemerintah berjanji segera menyerahkan draf itu paling telat pekan depan. "Paling lambat akan kami terima minggu depan," ujar Sufmi Dasco, kemarin.

MI/ROMMY PUJIANTO

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah draf yang akan diterima merupakan seluruh omnibus law atau hanya RUU Cipta Lapangan Kerja.

Sufmi Dasco pun mengimbau masyarakat untuk tidak begitu saja memercayai draf omnibus law yang beredar. Sampai saat ini, imbuhnya, draf tersebut belum diserahkan pemerintah kepada DPR ataupun dirilis ke publik.

"Kami tidak mau berpolemik soal itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draf yang resmi," ujar dia. (Pro/Pra/Des/Nur/X-10)