Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MESKIPUN masih moratorium, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih menampung aspirasi dari bawah terkait usulan pemekaran daerah di Papua untuk wilayah Papua Tengah dan Papua Selatan.
"Sampai saat ini, urusan pemekaran itu masih moratorium. Tetapi kalau ada aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di pegunungan tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).
Menurut Jokowi, aspirasi tersebut juga sudah diserap oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah berjanji akan mengkaji pemekaran di daerah Papua.
"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," ungkapnya.
Jokowi sebelumnya menyebut hanya menerima aspirasi dari tokoh-tokoh Papua terkait rencana pemekaran wilayah Papua. Ia membantah menawarkan pemekaran di wilayah Papua.
Aspirasi itu disampaikan para tokoh Papua yang bertemu Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu, ia menyampaikan jika pemerintah masih moratorium pemekaran sebuah daerah.
Baca juga: Pemekaran Papua untuk Kepentingan Elite
Namun, para tokoh yang hadir menyampaikan jika di Pegunungan Tengah memerlukan pemekaran provinsi baru. Saat itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan soal pemekaran daerah akan ditindaklanjuti dengan kajian dan kalkulasi yang matang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun memastikan moratorium di wilayah lain tetap berlaku kecuali Papua. Pasalnya, pemerintah memiliki anggaran terbatas bagi 183 wilayah yang meminta pemekaran.
Tito menjelaskan Papua mendapat keistimewaan karena alasan keamanan dan percepatan pembangunan di ujung timur Indonesia itu.(OL-5)
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik dari tahun sebelumnya.
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Pulau Papua mengandung berbagai sumber daya alam yang melimpah untuk dieksplorasi, baik itu pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, tambang, sektor perikanan, dan kelautan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved